Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus berupaya menuntaskan penyelesaian "master plan" pengembangan Blok Masela, di Provinsi Maluku terutama rencana pengembangan industri hulu, hilir dan wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaludin di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam investasi di Blok Masela.

"Jadi nanti terpadu antara industri migas dan industri hilirnya," katanya.

Blok Masela masuk dalam 37 Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

Dalam proses penyusunan rencana utama itu, Ridwan menyebut proses teknis seperti desain teknik tengah terus dikerjakan. Ada pun skema industri hilir sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk.

Ridwan menjelaskan "master plan" pengembangan meliputi aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas yang terletak di perairan dekat dengan Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut.

"Kemudian untuk keterlibatan masyarakat lokal, seperti penguatan perguruan tinggi seperti yang diterapkan oleh Universitas Patimurra juga terus dilakukan," imbuhnya

Kemenko Kemaritiman sendiri memiliki tugas dan fungsi dalam persiapan "master plan" pengembangan Blok Masela.

Pertama, lantaran adanya kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua, Kemenko Maritim sebagai bagian dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP) di mana sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam struktur organisasi KPPIP, Kemenko Maritim diberikan kewenangan untuk memantau dan `debottlenecking" isu-isu proyek di sektor energi dan transportasi.

"Dalam persiapan `master plan` pengembangan Blok Masela, selain migas dan tata ruang laut nasional, ada juga pengembangan wilayah. Ini kan lokasinya sebagian besar adalah kepulauan jadi bukan hanya darat saja, jadi ruang lingkupnya memang ruang lingkup Kemenko Maritim. Dan satu lagi, Kemenko Maritim sebagai bagian dari KPPIP dan Pak Menko Maritim Luhut Pandjaitan duduk sebagai wakil ketuanya," jelasnya. ?

Ada pun terkait calon pembeli, Ridwan mengaku belum ada pembahasan mengenai hal itu.

"Belum sampai sana, tadi baru bersepakat menyiapkan sama-sama baik aspek teknis, keekonomian maupun regulasinya," katanya.

Rapat koordinasi penyusunan "master plan" pengembangan Blok Masela akan secara simultan dilaksanakan sehingga dari waktu ke waktu, segala persiapan dan kesiapan pengembangan lapangan migas yang ditargetkan dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dan minyak 8.400 barel per hari (bopd) tersebut, akan terus terpantau.

Meski tidak menargetkan kapan akan selesai, Ridwan berharap posisi pemerintah sudah jelas saat nanti Presiden Jokowi bertemu dengan pihak Jepang yang menjadi salah satu operator blok migas tersebut.

"Kita berusaha supaya nanti kalau Presiden ketemu Pemerintah Jepang, posisi pemerintah kita sudah jelas," pungkasnya.

Harmonisasi perencanaan lintas sektor, baik di hulu, hilir dan pengembangan wilayah sekitar sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar Blok Masela dapat menimbulkan dampak ganda yang bisa langsung dirasakan masyarakat.