Pangkalpinang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Dalam rakornas ini kita mempertajam sistem responsif gender, agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mentransisikan programnya dengan kementerian terkait lainnya agar bisa memberikan kontribusi nyata untuk perempuan dan anak," kata Puan Maharani saat membuka Rakornas PPPA 2018 di Pangkalpinang, Rabu malam.

Ia menjelaskan, Rakornas PPPA tahun ini sebagai wadah untuk saling bersinergi meningkatkan pembangunan keluarga, karena pemerintah berkomitmen tinggi menciptakan kota dan kabupaten layak anak, agar anak selalu merasa nyaman dan lingkungannya.

"Selain menciptakan kota dan kabupaten layak anak, ada juga tantangan kita mengubah persepsi di masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Ia mengatakan rakornas ini juga sebagai upaya menyamakan persepsi agar dalam keluarga bisa saling menghargai. Perempuan punya hak menentukan masa depannya dan menjadi penentu masa depan anak-anaknya. Laki-laki harus bertanggungjawab melindungi perempuan dan anak.

"Pembangunan keluarga menjadi tempat strategis dalam membangun keluarga. Perempuan memiliki hak memandirikan dirinya dan keluarganya agar bisa memberdayakan keluarganya," ujarnya.

Menurut dia selain mengedukasi perempuan, laki-laki juga harus diberikan edukasi agar sama memahami haknya, dimana hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi oleh orang terdekat.

"Laki-laki juga harus diedukasi agar bisa memahami tanggungjawabnya. Perempuan juga harus diberi edukasi agar memahami hak-hak reproduksinya agar terhindar dari pernikahan dini dan risiko dari reproduksi," ujarnya.

Ia berharap Rakornas PPPA 2018 dapat menghasilkan program dan kebijakan strategis untuk perempuan dan anak Indonesia. "Semoga rakornas ini menghasilkan program dan kebijakan yang nyata bagi kesejahteraan perempuan dan anak," ujarnya.

Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018 dihadiri ribuan peserta dari 34 provinsi se-Indonesia dengan pakaian adat masing-masing provinsi.