Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memanggil tiga menterinya, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Sumarno serta Kepala BPKP Ardan Adiperdana untuk meminta laporan terkait rencana peleburan atau holding BUMN Migas yang melibatkan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Tadi Pak Presiden meminta kami, pak Menko, Menkeu, menteri BUMN dan Pak Ardan BPKP untuk menyampaikan mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN," kata Sri Mulyani usai menghadap Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Menkeu mengungkapkan Presiden meminta informasi yang lebih detail, terkait bisnis model dari dua BUMN yang bergerak dalam bidang migas ini.

"Sinerginya apakah akan bisa menghasilkan hal yg positif, terutama dari sisi belanja modal hasil dari belanja modal agar lebih efisien, tidak terjadi suatu investasi yang tumpang tindih, dan tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang lebih kompetitif. itu dimintakan kepada kita untuk dilaporkan," katanya.

Kedua, dari sisi neraca keuangan, Mulyani mengungkapkan bahwa PGN adalah perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah langkah investasi yang telah dilakukan, maka bagimana neraca PGN dan Pertamina digabungkan.

"Atau pertamina sebagai share holder-nyadari PGN bagaimana sinergi untuk kemudian menghasilkan return on equity dan return on aset-nya maksimal sehingga para share holder terutama pemilik saham publik akan juga mendapatkan manfaat dari keputusan koorpoirasi ini," jelasnya.

Mulyani juga mengungkapkan bahwa Menteri BUMN menjelaskan indikator mengenai manfaat dari sinergi dalam berbagai macam indikator-indikator terutama mengenai capital spending, indikator dari efisiensi, indikator dari hasil dari investasinya dan paling akhir tentunya neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi Pertamina.

"Jadi intinya adalah bapak presiden mengharapkan keputusan korporasi ini memang betul-betul, baik bagi BUMN dalam menyehatkan neracanya, memperbaiki tata kelolanya, menciptakan efisiensi kinerja dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat," katanya.


Baca juga: Pertamina restrukturisasi organisasi, hapus Direktorat Gas




Baca juga: PP Holding BUMN Migas tunggu tanda tangan Presiden




Baca juga: Pembentukan "holding" BUMN migas disarankan tak tergesa-gesa

Mulyani juga menyebut aksi korporasi ini juga mendorong sisi pelayanan, pengadaan gas bagi perekonomian agar kemudian mendapatkan harga yang kompetitif.

"Jadi baik untuk masyarakat, baik untuk perekonomian, tapi juga sehat secara korporasi dan neraca," katanya.

Terkait RUPS Pertamina dan PGN, Mulyani mengungkapkan setelah Presiden telah menandatangani

Perpres-nya maka akan dilakukan rapat pemegang saham kedua BUMN tersebut.

"Namun kita tetap menjaga dan menghormati tata kelola, terutama karena PGN merupakan listing company sehingga dia bisa memberikan signal yang positif bahwa ini merupakan suatu corporate action yang sifatnya positif," jelasnya.

Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan peleburan kedua BUMN Migas ini diharapkan mendapatkan capital spending yang lebih efisien.

"Pelayanan kita kepada masyarakat akan mejadi lebih baik, karena juga dengan investasi yang efisien kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, sehingga banyak pelanggan-pelanggan bisa menikmati harga gas yang murah. Itu harapan kita," kata Rini.

Menteri BUMN ini juga menyebut pelaksanaan RUPS kedua BUMN ini setelah ada persetujuan dari pemegang saham minoritas dengan jangka waktu dua bulan.

"Jadi ya bulan akhir maret ini atau permulaan April, setelah Perpres ditandatangani Bapak Presiden," katanya.