Bekasi (ANTARA News) - Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, baru bisa mengintegerasikan layanan kepolisian dengan 600-an dari total 1.030 pengurus Rukun Warga (RW) di wilayah hukum setempat.

"Program polisi RW yang kami gagas sejak sepekan terakhir baru berjalan di 600 RW di Kota Bekasi. Sebab tidak seluruh anggota kami memenuhi persyaratan demoisili sesuai wilayah RW," kata Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, dari total 1.550 anggota polisi di Kota Bekasi, hanya sekitar 600 di antaranya yang berdomisili tinggal dalam satu lingkungan RW.

"Jumlah RW di KOta Bekasi ada 1.030. Polisinya ada 1.600, dikurangi yang sakit, tinggal 1.550-an. Sehingga kita hanya bisa menugaskan 70 persen polisi untuk dilibatkan jadi Polisi RW," katanya.

Di samping tugasnya menjadi pembina RW, kata Indarto, kehadiran polisi RW diharapkan bisa lebih mendekatkan layanan kepolisian dengan masyarakat.

"Kalau yang ada saat ini adalah Bhabinkamtibmas. Namun area pelayanannya baru sampai pada tataran kelurahan," katanya.

Polisi RW, kata dia, memiliki mekanisme kerja melalui komunikasi media sosial dalam menyikapi persoalan yang ada di lingkungannya.

Pihaknya akan membentuk grup media sosial yang berisi Polisi RW serta perangkat pengurus RT/RW di dalamnya.

"Kita sudah bentuk grup. RW akan bikin grup WA di setiap lingkungannya. Walau secara fisik hanya dua kali berkomunikasi via medsos, tapi 24 jam dia bisa dihubungi RW. Kalau ada satu kejadian, misalnya hoax, Polisi RW bisa mengonsultasikannya kepada Kapolres, bila bila belum terpecahkan kebenaran kabarnya, saya akan teruskan pada grup di tingkatan Polda Metro Jaya," katanya.

Terkait dengan insentif bagi Polisi RW, kata dia, pihaknya menyerahkan seluruhnya ke Pemkot Bekasi.

"Kalau ada niat baik dan tidak langgar aturan, (insentif) itu baik buat Polisi RW. Tidak kalau tidak ada juga tidak apa-apa, karena anggota saya memang sudah seharusnya bekerja. Saat ini tidak ada dukungan biaya baik BBM maupun lainnya," katanya.