Sidoarjo (ANTARA News) - Menteri Negara Komunikasi dan Informatika (Menneg Kominfo), M. Nuh, pada Rabu secara mendadak mendatangi kantor verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang baru, dan mengharapkan target mereka harus memenuhi target. Kunjungan M. Nuh ke gedung eks kantor BRI Cabang Sidoarjo di Jalan Diponegoro itu untuk melihat langsung pelaksanaan verifikasi data kepemilikan warga korban lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc., yang dilaksanakan oleh tim bidang sosial. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu mendorong, agar proses verifikasi yang dilakukan tim verifikasi BPLS bisa memenuhi target kerjanya sesuai jadwal. "Kami datang bukan ada sesuatu yang khusus, tapi kami memiliki kewajiban untuk terus mendorong agar apa yang sudah dicanangkan bisa terealisasi dengan baik," kata Nuh, didampingi Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, dan Deputi Bidang Sosial BPLS, Sutjahyono. Menurut dia, tugas yang diembannya saat ini adalah bagaimana membantu, mendorong dan mempercepat proses verifikasi maupun pembayaran ganti rugi 20 persen yang saat ini terus dikebut itu bisa segera terealisasi. Usaha itu dilakukan, agar target yang sudah dicanangkan dan sudah digariskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar proses verifikasi dan pembayaran ganti rugi bisa terealisasi dengan baik. "Ini yang jadi patokan, yaitu agar proses tersebut bisa tercapai sesuai dengan harapan," katanya. Namun Nuh menyadari bahwa proses verifikasi yang dilakukan tim sosial BPLS itu memiliki kompleksitas permasalahan yang tidak sedikit antara lain persoalan kelengkapan dokumen. Presiden SBY telah menetapkan target agar verifikasi data bisa diselesaiakan 1.000 berkas/minggu dengan jatah waktu hingga 10 minggu atau sekitar 14 September 2007. Untuk bisa menyelesaikan verifikasi data tersebut, M Nuh menjelaskan bahwa, bidang sosial BPLS saat ini sedang men-setup system verifikasi. Dengan kondisi itu, Nuh tidak menampik jika target yang diberikan untuk minggu pertama ini tidak bisa tercapai. Namun, ia menilai, agar memenuhi target pada minggu pertama, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan BPLS untuk bisa menebus hutang pada minggu pertama untuk bisa dipenuhi dengan meningkatkan target pada minggu berikutnya. "Kayak dirapel begitu, karena memang kantornya saja baru dan mereka bekerjanya juga masih baru, wajar-wajar saja, tapi sekali lagi ada percepatan yang harus dilakukan," tambahnya. Nuh juga mengatakan, agar target yang diberikan Presiden SBY bisa tercapai, pihaknya meminta kepada BPLS untuk tidak menolerir waktu yang sudah ditetapkan. Tapi pihaknya meminta agar BPLS bisa menambah jumlah tim verifikasinya. "Bukan ingin waktunya yang diolor, tapi tim resources-nya yang akan ditambah," katanya. Pada kesempatan itu, didepan para wartawan Muhammad Nuh juga meminta, agar media ikut mendukung percepatan proses verifikasi berkas warga korban lumpur yang saat ini terus dilakukan. Ia menyadari, "set-up" sistem yang dilakukan BPLS terhambat kompleksitas persoalan yang dihadapi, sehingga, proses yang saat ini dilakukan itu memerlukan apresiasi untuk mendorong dan membantu kinerja tim verifikasi dari semua pihak, termasuk para wartawan. "Jangan sampai tim yang sudah melakukan verifikasi dan yang sudah terpontang-panting termasuk kena pandangan publik itu mengalami proses demoralisasi, oleh karena itu harus didorong target yang sudah dicanangkan itu bisa terealisasi," ujarnya menambahkan. (*)