Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPR R, Edhy Prabowo mengatakan pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa menyederhanakan rantai pasok yang terlalu panjang di pasar.
"Rantai pasok yang panjang tersebut membuka peluang kepada para tengkulak untuk bermain di pasar," ujar Edhy Prabowo dalam seminar nasional di Jakarta, Jumat.
Selain itu ia menilai kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan merugikan petani.
"Impor beras belum begitu mendesak dilakukan karena petani akan masuk masa panen raya yang dimulai dari Januari hingga Maret," ujar Edhy Prabowo dalam seminar nasional "Ekonomi di Tahun Politik, Dampaknya Terhadap Buruh & Rakyat" di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan stok pangan sampai bulan April masih aman.
Berdasarkan data Bulog, pada musim panen ini dihasilkan beras sekitar 20,7 juta ton yaitu, Januari 2,6 juta ton, Februari 5,7 juta ton, Maret 7 juta ton dan April sekitar 5,5 juta ton.
Ia mengkritisi impor beras dengan alasan stok beras di Bulog dibawah satu juta ton.
"Alasan itu tidak rasional karena beras di lapangan ada. Jadi tidak hanya dihitung di Bulog saja karena kemampuan maksimal Bulog itu 2,5 juta ton," kata dia.
Seharusnya itu dihitung berdasarkan cadangan beras rumah tangga, beras petani, kelompok tani dan juga pengusaha.
"Kenapa gak ditanya beras di koperasi, gabungan kelompok tani, kemudian yang ada di sawah," kata dia.
Pemerintah diminta perbaiki tata niaga beras
23 Februari 2018 20:18 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (ANTARA News/ Lia Wanadriani Sa)
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Tags: