Mataram (ANTARA News) - Kementerian Pariwisata menilai Lombok, Nusa Tenggara Barat, sangat siap untuk menerima paket wisata dari para delegasi IMF-World Bank Annual Meeting yang akan dilaksanakan di Bali, Oktober 2018.

"Lombok sangat siap menerima kunjungan delegasi IMF karena Lombok sudah pengalaman," kata Deputi Pengembangan dan Pemasaran Mancanegara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I Gede Pitana di Mataram, Kamis.

Kesiapan NTB, khususnya Lombok, menurut Pitana, bisa dilihat dari infrastrukturnya yang sudah dinilai bagus, transportasi baik udara maupun laut, konektivitas antar daerah yang satu ke daerah lain baik.

"Kita lihat wisatawan dari Bali datang ke Lombok terus naik. Ketika banyak wisatawan dari Bali ke Trawangan atau kemana betapa sejahtera masyarakat Trawangan," terangnya.

Ia menyebutkan, Kemenpar telah menetapkan enam destinasi yang menjadi paket wisata bagi para delegasi IMF-World Bank Annual Meeting, yaitu Bali-Lombok, Bali-Komodo, Bali-Yogyakarta, Bali-Toraja Sulawesi Selatan, Bali-Jakarta, dan Bali-Danau Toba, Sumatera Utara. "Jadi semua ini sudah kami siapkan," jelas Pitana.

Untuk memperkuat paket-paket wisata tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Menko Kemaritiman sudah melakukan koordinasi untuk melakukan penelusuran tentang paket-paket yang di jual tersebut. "Supaya paket-paket yang dijual benar-benar siap," ucapnya.

Pitana menambahkan, siap tersebut tidak semua berarti fasilitas harus bintang lima karena tidak semua orang suka. Tapi ada orang yang menyukai paket petualangan (adventure).

"Kalau mendaki Gunung Rinjani bukan bintang lima lah. Tapi layanannya bintang lima. Keamanan bintang lima, jalannya bintang lima, semua bintang lima. Tapi infrastruktur bintang lima. Jadi tidak semuanya perlu bintang lima," imbuhnya.

Pitana menyatakan untuk IMF terdapat 60 paket wisata yang dikembangkan. "Itu bisa berkembang tapi juga bisa berkurang kalau tidak laku," tandasnya.

Acara tahunan ini, dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara.?Bahkan, sejumlah kepala negara dan pemerintahan direncanakan hadir.