Presiden tinjau pelayanan BPJS-KIS di RS Hasan Sadikin Bandung
22 Februari 2018 20:44 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan keluarga dan pasien saat kunjungan kerja ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/2/2018). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka memeriksa fasilitas dan pelayanan RSHS, termasuk pembayaran BPJS. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) ()
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meninjau pelayanan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) Dr. Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Kamis.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam rilisnya, mengungkapkan Kepala Negara, melihat langsung pelayanan di rumah sakit tersebut, menyatakan bahwa 56 persen dari 976 kamar yang ada di rumah sakit tersebut adalah kamar kelas 3.
"Untuk pasien KIS dan BPJS sebanyak 89,9 persen, tinggi sekali plus ada Jamkesda-nya 6 persen," kata Kepala Negara.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa kondisi ruang kelas 3 saat itu dipenuhi oleh pasien yang sedang melakukan perawatan.
"Artinya hampir 100 persen rumah sakit ini memang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada kaitan dengan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.
Sementara untuk pelayanan di kamar kelas 3, Presiden tidak mendengar adanya keluhan dari para pasien.
Demikian pula dengan antrian pelayanan BPJS yang saat ini sudah berjalan dengan cepat dan sesuai dengan prosedur yang ada.
"Saya tanya keluhan, tidak ada karena memang loketnya tadi banyak sekali," ujar Presiden.
Presiden menyatakan bahwa peninjauan tersebut penting dilakukan mengingat banyaknya suara-suara yang mendorong dirinya untuk melihat dan mendengar secara langsung pelayanan di setiap rumah sakit.
"Ini manajemen kontrol, manajemen pengawasan, `pas` ke Bandung saya cek ke sini," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melihat sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di RSUP Dr. Hasan Sadikin, diantaranya ruang P3JKN (Pusat Pengendalian Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional), ruang pengendalian fraud, loket pendaftaran rawat jalan, dan ruang rawat inap Kemuning lantai 3.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin dr. R Nina Susana Dewi, SpPK(K), MKes, MkM.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam rilisnya, mengungkapkan Kepala Negara, melihat langsung pelayanan di rumah sakit tersebut, menyatakan bahwa 56 persen dari 976 kamar yang ada di rumah sakit tersebut adalah kamar kelas 3.
"Untuk pasien KIS dan BPJS sebanyak 89,9 persen, tinggi sekali plus ada Jamkesda-nya 6 persen," kata Kepala Negara.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa kondisi ruang kelas 3 saat itu dipenuhi oleh pasien yang sedang melakukan perawatan.
"Artinya hampir 100 persen rumah sakit ini memang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada kaitan dengan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.
Sementara untuk pelayanan di kamar kelas 3, Presiden tidak mendengar adanya keluhan dari para pasien.
Demikian pula dengan antrian pelayanan BPJS yang saat ini sudah berjalan dengan cepat dan sesuai dengan prosedur yang ada.
"Saya tanya keluhan, tidak ada karena memang loketnya tadi banyak sekali," ujar Presiden.
Presiden menyatakan bahwa peninjauan tersebut penting dilakukan mengingat banyaknya suara-suara yang mendorong dirinya untuk melihat dan mendengar secara langsung pelayanan di setiap rumah sakit.
"Ini manajemen kontrol, manajemen pengawasan, `pas` ke Bandung saya cek ke sini," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melihat sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di RSUP Dr. Hasan Sadikin, diantaranya ruang P3JKN (Pusat Pengendalian Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional), ruang pengendalian fraud, loket pendaftaran rawat jalan, dan ruang rawat inap Kemuning lantai 3.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin dr. R Nina Susana Dewi, SpPK(K), MKes, MkM.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: