Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai provinsi setempat 2018 adalah harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar lagi.

"Kami Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim sepakat Pilkada Jatim yang guyub, rukun dan damai," ujarnya di sela menghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di Halaman Maspion Square Surabaya, Minggu.

Pada kesempatan tersebut, pasangan calon nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno datang bersama masing-masing ratusan pendukungnya.

Turut hadir seluruh komisioner KPU Jatim, komisioner Bawaslu Jatim, Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman, beserta Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar.

Deklarasi kampanye damai harga mati, kata dia, sebagai hasil pembahasan, pengamatan, dan pendalaman pemerintah, pimpinan lembaga daerah dan para pemangku kepentingan di Jatim.

"Kami bersama Ketua DPRD, Kapolda dan Pangdam Jatim sepakat bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan. Maka, kami memiliki sikap mengutamakan kepentingan masyarakat Jatim dan pembangunan kesejahteraan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan bahwa KPU Jatim berkomitmen mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jatim berlangsung guyub dan rukun.

Menurut dia, pergantian maupun pemilihan kepala daerah merupakan hal biasa yang terjadi setiap lima tahun sekali sehingga merupakan kesempatan rakyat memilih pemimpinnya secara baik dan positif.

"Apabila terdapat perselisihan, semua harus dilaksanakan dengan dialog. KPU berkomitmen akan memberantas permasalahan politik uang maupun isu yang dapat menghambat proses demokrasi di Jatim," katanya.

Sementara itu, terdapat empat poin isi deklarasi kampanye damai, yaitu siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian, siap kampanye damai, demokratis dan mengedukasi dalam mewujudkan kedaulatan pemilih, siap melaksanakan kampanye Pilgub tanpa "hoax" dan politisasi SARA dan politik uang, serta tunduk dan patuh pada perundangan yang berlaku.