Rantauprapat, Sumut (ANTARA News) - Tiga daerah di Sumuatera Utara sepakat melaksanakan pemilihan umum kepala daerah tanpa politik uang dan politisasi mengunakan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dalam pemilihan serentak 2018.

Kesepakatan bersama tiga daerah pesisir timur Sumatera Utara yakni, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Rabu, di Rantauprapat, ditandai dengan penandatanganan dan cap tangan berwarna di media luar ruang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Plt Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Mufli, Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang, Dandim 0209/LB, Kejari Labuhanbatu Setyo Pranoto, Kejari Labusel Joko Wibisono, Ketua PN Rantauprapat Ridwan, Kadis Infokom Labura Sugeng, Ormas, OKP, dan masyarakat.

Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya berkomitmen terselengaranya pilkada serentak yang bersih dan berkualitas di daerah untuk memilih pemimpin yang amanah dan mampu memenuhi kepentingan publik.

Menurut dia, pilkada serentak merupakan sarana demokrasi penting dalam menentukan arah perjalanan daerah khususnya Sumatera Utara dan Labuhanbatu Raya.

"Pilkada serentak dapat berjalan sukses apabila disukung oleh kerja keras kesungguhan dan kerja sama antarsemua komponen terkait," katanya.

Pihaknya mendukung lawan politik uang dan politisasi SARA dalam pilkada serentak yang diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia pada 27 Juni 2018 mendatang.

Upaya deklarasi itu dapat menciptakan pilkada yang terintegritas dan berharap peyelengara pemilihan tetap bersinergi untuk menjamin pemilihan yang demokratis.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak golput karena suara yang diberikan sangat menentukan bagi daerah dalam lima tahun kedepan serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas yang selama ini sudah terbina dengan baik.

"Mari lawan dan hindari politik uang dan SARA, karena dapat merusak sendi kehidupan bangsa," katanya.