Jakarta (ANTARA News) - Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan cetak biru pendidikan sangat diperlukan untuk menentukan arah pendidikan ke depan.

"Anggaran Rp400 triliun untuk pendidikan, setiap tahunnya akan menjadi sia-sia jika tak memiliki cetak biru," ujar Indra di Jakarta, Rabu.

Di Malaysia misalnya, kata Indra, ada cetak biru pendidikan untuk jangka panjang dan menengah. Idealnya jangka waktu cetak biru tersebut adalah delapan tahun.

"Dengan demikian, Indonesia akan memiliki arah pembangunan pendidikan yang jelas dan lebih terarah."

Akibat tidak memiliki cetak biru pendidikan yang terintegrasi antarkementerian maupun pemerintah daerah sering tumpang tindih dan tidak ada benang merahnya.

Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa pelaksana proses pendidikan Indonesia adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Namun Kemdikbud justru tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan program-progam pendidikan karena tidak memiliki sekolah, guru, dan peserta didik."

Indra menyebutkan karena ada otonomi daerah, sekolah, guru, dan peserta didik ada di bawah kendali pemerintah daerah, SD dan SMP di bawah pemerintah kota/kabupaten, serta SMA dan SMK di bawah pemerintah provinsi.

"Adanya cetak biru akan menjadi harapan baru perbaikan pendidikan di Tanah Air."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pihaknya akan merancang cetak biru pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki cetak biru mengenai pembangunan sumber daya manusia.

Baca juga: Menkeu: tantangan pendidikan Indonesia bukan pada anggaran