Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyatakan sensus penduduk yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik dapat membantu pemerintah membuat proyeksi lebih akurat.

Dalam acara persiapan Sensus Penduduk 2020 di Gedung BPS, Jakarta, Rabu, Bambang mengatakan bahwa Bappenas bergantung pada hasil sensus penduduk maupun survei penduduk antarsensus untuk merencanakan kebijakan terkait isu strategis pembangunan kependudukan.

Syarat utama pengukuran kinerja pembangunan kependudukan adalah sistem basis data kependudukan. Kinerja pembangunan tersebut dilihat dari sisi jumlah kemiskinan, ketimpangan antarkelompok pendapatan, ketimpangan antarwilayah, dan pengangguran usia muda.

"Data, baik dari sisi akurasi maupun kelengkapan, akan menjadi bagian vital dalam pembangunan kependudukan," ucap Bambang.

Hasil Sensus Penduduk 2020 diharapkan mampu mendukung visi 100 tahun kemerdekaan pada 2045 yang diperkirakan Indonesia akan mengalami fase populasi menua (aging population).

"Ketika mencapai 2045 berapa orang yang akan berkontribusi pada saat itu. Jumlah penduduk diperkirakan mencapai 321 juta," kata Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa pihaknya sedang mendesain metodologi dan rancangan penjaminan kualitas untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

Dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan melakukan inovasi di antaranya memanfaatkan geospasial sebagai kerangka induk pengumpulan data dan memanfaatkan data registrasi penduduk.

"Dengan pengelolaan yang baik, sensus penting bagi penajaman program kementerian, dan lembaga untuk mendukung SDGs (Sustainable Development Goals)," kata Suhariyanto.