Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membahas rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) bersama dengan Duta Besar (Dubes) Austria dan Dubes Swedia.

Pembahasan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan Dubes Austria untuk Indonesia Helene Steinhaeusl dan Dubes Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog.

"Kedatangan kedua dubes itu bermaksud untuk menyampaikan tawaran kerja sama investasi, terutama dalam penerapan sistem ERP di Jakarta," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan yang berasal dari kedua negara tersebut berniat menyediakan teknologi sistem pengaturan lalu lintas terbaik di dunia. Nantinya, tiap-tiap perusahaan itu akan mengikuti tender atau lelang proyek untuk penerapan ERP.

"Melalui kerja sama itu, kami berharap ke depannya pengaturan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta bisa lebih baik. Apalagi, kami menargetkan sistem ERP sudah bisa diterapkan pada 2019 mendatang," ujar Sandiaga.

Sementara itu, Dubes Austria Helene Steinhaeusl menuturkan tawaran kerja sama itu bertujuan untuk memberikan solusi transportasi kota yang berkelanjutan, terutama dalam mengatasi masalah kemacetan.

"Di dalam kerja sama itu, kami ingin menawarkan jenis teknologi dan inovasi yang bisa membantu untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah Kota Jakarta," tutur Helene.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Swedia Johanna Brismar Skoog mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, telah dipresentasikan kerja sama perusahaan Swedia-Austria dan juga rencana uji coba ERP di Jalan Jenderal Sudirman.

"Dalam pertemuan tadi, kami sempat bertukar pengalaman mengenai pengelolaan lalu lintas di dunia. Kami berharap dapat memberikan solusi terbaik untuk pengelolaan lalu lintas di Kota Jakarta," ungkap Johanna.