KPI Aceh minta ada sanksi untuk CNN Indonesia soal pramugari berhijab
7 Februari 2018 15:57 WIB
Salah seorang pramugari (tengah) dari maskapai Citilink berhijab tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Rabu (31/1/2018). Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan sebuah surat yang ditandatangai oleh Bupati dengan nomor 451/65/2018 ditujukan kepada delapan maskapai agar pramugari muslim yang bertugas di rute bandara Sultan Iskandar Muda diwajibkan mengenakan jilbab atau berhijab. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Banda Aceh (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) telah melayangkan surat ke KPI Pusat agar memberikan sanksi kepada CNN Indonesia terkait adanya pelanggaran pada program siaran CNN Indonesia Prime News yang ditayangkan oleh Transvision.
"Berdasarkan pantauan dan hasil analisis, KPI Aceh menemukan adanya pelanggaran sehingga Kami meminta KPI Pusat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut," kata Ketua KPI Aceh, Muhammad Hamzah di Banda Aceh, Rabu, dan menambahkan siaran yang ditayangkan pada 1 Februari 2017 pukul 19.30 WIB itu dipandu presenter Indra Maulana.
Ia menjelaskan pewawancara dalam program yang menayangkan wawancara langsung via telpon Bupati Aceh Besar Mawardi Ali selaku Bupati Aceh Besar menyangkut surat yang dikeluarkannya mengenai pramugari maskapai penerbangan wajib berhijab di wilayah Aceh Besar, tidak memahami konteks dan kontruksi qanun/peraturan daerah yang berlaku di Aceh.
"Kami menilai pewawancara tidak memahami konteks dan kontruksi Qanun yang berlaku di Aceh sehingga wawancara tersebut tidak mencerminkan penghormatan atas keyakinan, keunikan dan perbedaan budaya lokal," katanya.
Ada pun beberapa pelanggaran dalam program tersebut yakni pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahu 2012 pasal 6, pasal 8, pasal 22 ayat (2), pasal 35 huruf (b) dan pasal 27 ayat (3) serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 40 huruf (a).
Pihaknya berharap KPI Pusat dapat memberikan sanksi tegas terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh satu program siaran yang disiarkan oleh salah satu televisi nasional tersebut.
"Berdasarkan pantauan dan hasil analisis, KPI Aceh menemukan adanya pelanggaran sehingga Kami meminta KPI Pusat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut," kata Ketua KPI Aceh, Muhammad Hamzah di Banda Aceh, Rabu, dan menambahkan siaran yang ditayangkan pada 1 Februari 2017 pukul 19.30 WIB itu dipandu presenter Indra Maulana.
Ia menjelaskan pewawancara dalam program yang menayangkan wawancara langsung via telpon Bupati Aceh Besar Mawardi Ali selaku Bupati Aceh Besar menyangkut surat yang dikeluarkannya mengenai pramugari maskapai penerbangan wajib berhijab di wilayah Aceh Besar, tidak memahami konteks dan kontruksi qanun/peraturan daerah yang berlaku di Aceh.
"Kami menilai pewawancara tidak memahami konteks dan kontruksi Qanun yang berlaku di Aceh sehingga wawancara tersebut tidak mencerminkan penghormatan atas keyakinan, keunikan dan perbedaan budaya lokal," katanya.
Ada pun beberapa pelanggaran dalam program tersebut yakni pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahu 2012 pasal 6, pasal 8, pasal 22 ayat (2), pasal 35 huruf (b) dan pasal 27 ayat (3) serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 40 huruf (a).
Pihaknya berharap KPI Pusat dapat memberikan sanksi tegas terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh satu program siaran yang disiarkan oleh salah satu televisi nasional tersebut.
Pewarta: Muhammad Ifdhal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
Tags: