Manokwari, Papua Barat (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah mengintensifkan pembangunan sejumlah markas satuan baru di Sorong, Papua Barat. Hal ini sejalan dengan proyeksi pemekaran dan penguatan struktur organisasi TNI.


Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari, Kolonel Eddy Widiyanto, di Manokwari, Jumat, mengatakan, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berkunjung ke Sorong, Jumat. Kunjungan kerja ini untuk meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur TNI di sana, di antaranya calon markas komando Korps Marinir TNI AL.



Sampai saat ini, Korps Marinir TNI AL memiliki dua satuan induk setingkat divisi, yaitu Pasukan Marinir 1 yang bermarkas komando di Surabaya, dan Pasukan Marinir 2 yang bermarkas di Jakarta. Jika nanti diresmikan, belum diketahui nama baru organisasi setingkat divisi di Korps Marinir TNI AL di Sorong itu.

Widiyanto menyebutkan, kunjungan Tjahjanto didampingi Kepala Staf TNI AD, Jendral TNI Mulyono, Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman.

Rombongan tiba di Bandara Domine Edouard Osok di Sorong, disambut Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Yoppye Wayangkau, Komandan Korem 171/PVT, Brigadir Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono, Komandan Pangkalan Utama TNI AL XIV/Sorong, Brigadir Jenderal TNI Marinir Amir Faisol, serta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Pada kunjungan ini Tjahjanto serta rombongan peninjauan lokasi pembangunan sebanyak enam satuan induk TNI, yaitu Brigade Infantri 3 Kostrad di Segun, Komando Operasi Udara III TNI AU di Segun, dan Komando Armada III TNI AL di Katapop.

"Beliau tidak lama, setelah meninjau sejumlah lokasi langsung menuju Yonmarhanlan XIV/Sorong untuk sholat Jumat. Selanjutnya panglima menuju ke Bandara DEO dan melaksanakan penerbangan menuju Jakarta," katanya lagi.

Dia menyebutkan, TNI akan terus memperkuat kekuatan di wilayah Papua Barat, dari jumlah personil, alutsista hingga sarana dan prasarana lainya.

Selain sebagai upaya peningkatan ketahanan di wilayah NKRI, hal itu dilakukan untuk mendorong pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.