Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan akan memfokuskan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 untuk program pengembangan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan penyusunan RKA 2019 juga merupakan tahapan awal proses perencanaan dan merupakan tahun pembangunan kelima sebagai perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta Kemenhub melalui program prioritas pembangunan daerah afirmasi melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan," katanya.

Budi menyebutkan alokasi anggaran Kemenhub terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai 2018 yaitu 2016 sebesar Rp43.15 triliun, pada 2017 sebesar Rp45,98 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp48,20 triliun.

Namun peningkatan alokasi anggaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

"Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif di luar APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), Pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," ujarnya.

Dia menambahkan APBN dapat difokuskan untuk pendanaan infrastruktur pada daerah tertinggal, terdalam, terluar, rawan bencana dan perbatasan negara yang secara finansial tidak menguntungkan, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia sentries.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan fokus penggunaan APBN diutamakan untuk daerah-daerah yang belum berkembang dimana peranan private sektor masih minim.

"Untuk daerah perkotaan yang sudah baik dari sisi ekonomi maka seharusnya fokus dari anggaran lebih sebagai katalis atau katalisator. Tentu dalam hal ini Kemenhub adalah kementerian yang luar biasa penting peranannya bagi Indonesia membangun apa yang dibangun konektivitas, daya saing efisiensi, juga `low cost economy` yang akan sangat berguna bagi perbaikan kemakmuran di seluruh pelosok. Untuk itu Kemenkeu siap untuk membantu dan berpartner secara kuat dengan Kemenhub," ujar Sri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan juga berpendapat rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran peranan Kemenhub dalam membangun konektivitas dan bagaimana swasta dapat diundang untuk masuk dalam program pemerintah.

"Presiden memerintahkan untuk membuat beberapa pelabuhan dikerjasamakan yang tujuannya jangan sampai bergantung kepada APBN saja. APBN maksimun 25-30 persen bisa menutupi semua program infrastruktur, sisanya kita harus kreatif dengan melihat pembiayaan alternatif," katanya.

Untuk itu, guna mencapai target pembangunan transportasi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.