Kupang, NTT (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah di Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai, sekolah partai yang digelar DPP PDI Perjuangan tidak menjamin kader-kadernya yang kelak menjadi kepala daerah bebas dari virus korupsi saat memerintah.

"Tidak ada jaminan, karena korupsi bukan hanya masalah personal tetapi sudah berkaitan dengan sistem," kata Atang, di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sekolah partai dan apakah dengan sistem pendidikan di luar sekolah itu, para calon pemimpin dari PDI Perjuangan tidak akan tervirus dengan penyakit masyarakat yang bernama korupsi.

Para calon kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan disekolahkan lagi oleh induk organisasinya di Bogor.

Dia melihat, pola pendidikan PDI Perjuangan sebetulnya bagian dari upaya peringatan dini bagi calon kepala daerah akan penyakit korupsi oleh oknum-okum kepala daerah. Sudah banyak kader partai politik dari berbagai kalangan usia ditangkap, diadili, dan dipenjarakan karena korupsi.

"Jadi apakah pendidikan ini membebaskan pasangan calon dari penyakit korupsi belum tentu juga, karena korupsi bukan hanya masalah personal namun terkait dengan sistem," katanya.

Menurut dia, memang terlalu dini mengakui bahwa sekolah partai bisa membebaskan kepala daerah dari korupsi, namun sebagai partai pengusung, PDIP punya kewajiban menjaga pemerintahan yang didukung PDIP agar bebas dari praktik KKN.



KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan musuh bersama yang diperangi masyarakat pada masa reformasi, 20 tahun lalu, namun masih terjadi pada masa kini.