Mataram (ANTARA News) - Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, meminta klarifikasi kepada sejumlah panitia penyelenggara kegiatan lomba lari "Lombok Marathon" yang berlangsung di Kota Mataram, Minggu (28/1).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Kristiaji di Mataram, Selasa, mengatakan, permintaan klarifikasi tersebut berkaitan dengan munculnya aksi protes para peserta kepada pihak panitia yang tidak langsung memberikan medali sesampainya di garis "finish".

"Kemarin (Minggu, 28/1) sudah kita dengar klarifikasi. Dari KONI NTB ada lima orang, ketuanya, koordinator teknis, sama tiga staf. Dari EO (event organizer) juga ada," kata Kristiaji.

Dari klarifikasi yang disampaikan pihak panitia, Kristiaji menjelaskan bahwa munculnya aksi protes para peserta berawal dari medali yang dipesan pihak penyelenggara terlambat datang.

"Masalah utamanya itu, masalah medali. Medalinya baru sampai Minggu (28/1) pagi. Alasan keterlambatannya karena pelunasan medalinya tanggal 27 Januari, sehingga baru bisa dikirim hari itu juga dari Singapura," ujarnya.

Meskipun terlambat datang dan pihak panitia kembali membagikannya kepada para peserta. Namun dalam faktanya di lapangan, masih ada peserta yang belum mendapatkan medali dan itu pun menimbulkan rasa ketidakpuasan.

Terkait dengan hal tersebut, Kristiaji mengatakan bahwa pihak penyelenggara asal Jakarta "Dunia Lari" telah menyiapkan 2.000 keping medali, lebih dari kapasitas pendaftaran secara "online" yang berjumlah 1.324 peserta.

"Jadi setiap kelas itu, masing-masing sudah dikasih jatah 500 medali. Mereka menggunakan sistem 500 pertama yang mencapai `finish`, dapat pin untuk ambil medali," ucapnya.

Namun dari pihak panitia lokal, dalam hal ini KONI NTB, turut mengundang TNI, Polri, PNS, dan siswa sekolah, dengan tujuan untuk meramaikan kegiatan berskala internasional tersebut.

"Karena itu pada pelaksanaannya, peserta yang daftar online dengan yang undangan, campur jadi satu. Itulah yang pada akhirnya kapasitas jadi berlebih, semua minta medali, jadinya medalinya kurang," kata Kristiaji.

Sehubungan dengan hasil klarifikasi ini, apakah pihak kepolisian telah melihat adanya unsur perbuatan pidana dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dari APBD NTB, Kristiaji mengatakan bahwa pihaknya belum sampai ke arah tersebut.

Melainkan tujuan permintaan klarifikasi ini, jelasnya, karena permasalahan yang muncul dalam kegiatannya disinyalir berpotensi menimbulkan konflik.

"Agar ini tidak terulang lagi, makanya kita minta klarifikasi, apa sih masalahnya sehingga terjadi keterlambatan datangnya medali itu," ujarnya.

Namun jika ada masyarakat yang datang melapor karena merasa telah dirugikan oleh pihak penyelenggara, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan laporan.

"Sekarang kalau ada laporan penipuan, berarti kan ada orang yang dirugikan, jelas kita tangani. Tapi sampai sekarang belum ada, kemarin itu (permintaan klarifikasi) berkaitan dengan potensi konfliknya saja, jadi masih kita petakan," kata Kristiaji