Jakarta (ANTARA News) -Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia sedang memanfaatkan era ekonomi digital sebagai solusi meningkatkan daya saing nasional, terutama sektor industri.



Terlebih, sektor industri menjadi andalan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 

"Aktivitas industri konsisten memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor," kata Airlangga melalui keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.




Airlangga menyampaikan hal itu pada agenda pertemuan dengan Singapore Minister in the Prime Minister’s Office Chan Chun Sing di sela rangkaian kegiatan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

 

Airlangga menyampaikan, sektor industri juga berkontribusi signifikan dari pajak dan cukai. Oleh karenanya, untuk pengembangan manufaktur ke depan, Indonesia telah memiliki potensi unggul dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten agar bisa menangkap peluang di era ekonomi digital saat ini.

 

Keunggulan yang dimaksud, antara lain dengan banyaknya perguruan tinggi serta lembaga pengetahuan dan teknologi yang dapat menjadi pool of talents atau wadah pencetak para SDM berbakat tersebut. 




Dalam hal ini, Kemenperin membuat techno park di beberapa kota, seperti Jakarta, Batam, Surabaya, dan Bali. Bahkan, ada yang berdampingan dengan universitas sehingga terintegrasi. 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan mengelola para talent dengan kemampuan berbeda-beda, Menperin menjelaskan, techno park yang dibangun oleh pemerintah terbuka untuk semua disiplin ilmu. Tidak hanya yang bersifat teknik, tetapi meliputi juga bidang lain, termasuk seni dan desain. 

 

“Jadi, mereka mendapatkan training dan kemudian bisa berinovasi untuk menambah jumlah wirausaha  industri di dalam negeri,” imbuhnya. 




Pemerintah Indonesia juga tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk bekerja sama menumbuhkan startup yang bisa tumbuh menjadi unicorn di Indonesia. 




“Jadi, ada program link and match untuk entrepreneur dengan startup,” jelas Airlangga.

 

Terkait pengembangan inovasi di Indonesia dalam menghadapi Industry 4.0, Airlangga memaparkan, sistem revolusi industri keempat ini telah berjalan di sejumlah manufaktur nasional skala besar seperti sektor otomotif serta makanan dan minuman. 




“Untuk kelas industri kecil dan menengah (IKM), kami telah meluncurkan program e-Smart IKM,” ungkapnya.

 

Saat ini, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif fiskal bagi industri yang mengembangkan vokasi dan inovasi. 




“Usulan yang telah kami ajukan adalah 300 persen tax allowance untuk perusahaan yang berinvestasi di sisi teknologi. Sedangkan untuk pendidikan, tax allowance-nya 200 persen,” tutur Menperin.

 

Kemudian, untuk memacu institusi pendidikan dapat ikut berkontribusi dalam memberikan pelatihan terhadap SDM industri, Kemenperin telah membangun politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri. 




“Kami membuka sekolah vokasi di area industri atau di dalam kawasan industri. Kami didukung oleh Kemenristekdikti untuk membuka lebih banyak sekolah sejenis,” ujar Airlangga.

 

Menperin optimistis, Indonesia bisa menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030.




“Setelah gencar membangun infrastruktur, pemerintah saat ini fokus untuk mengembangkan kompetensi SDM kita, khususnya di sektor industri. Makanya, kami juga telah meluncurkan program pendidikan vokasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan industri,” lanjutnya.

 

Dalam laporan WEF 2018 di Davos, terkait Kontribusi Negara-negara terhadap Pertumbuhan Global, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dengan memberikan sumbangan 2,5 persen di atas Korea Selatan 2 persen, Australia 1,8 persen, Kanada 1,7 persen, Inggris 1,6 persen dan Turki 1,2 persen.




Sementara itu, kontribusi tertinggi ditempati oleh China 35,2 persen diikuti Amerika Serikat 17,9 persen, India 8,6 persen, dan Uni Eropa 7,9 persen.