Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia meyakini berhenti beroperasinya sebagian layanan publik di Amerika Serikat (AS) alias shutdown, imbas belum disepakatinya anggaran pemerintah oleh Senat, hanya berdampak kecil dan sementara ke Indonesia.

Gubernur BI Agus Martowardojo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa mengatakan setelah shutdown, tidak semua layanan dari pemerintah AS berhenti beroperasi. Pemerintah dan Senat AS juga tidak akan membiarkan shutdown tersebut terjadi lama.

"Karena kalau shutdown juga bukan berarti seluruh institusinya berhenti, tapi hanya sebagian dan itu di tingkat federal," ujarnya.

Shutdown tersebut bukan yang pertama kali terjadi di AS. Tercatat, shutdown di era pemerintahan Presiden Donald Trump adalah yang kesembilan kali.

Disinggung mengenai dampaknya terhadap ekspor Indonesia ke AS, Agus enggan berkomentar banyak.

"Saya secara umum tidak bisa komentar banyak tapi saya menyakini bahwa di AS para pemangku kepentingan tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baik untuk ada government shutdown," ujar dia.

Pemerintah AS resmi menghentikan operasi layanan publiknya sejak Jumat (19/1) pekan lalu. Kondisi tersebut, seperti dilansir Reuters, terjadi lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran belanja darurat yang diajukan Partai Republik tidak dapat disahkan lantaran tidak mencapai dukungan 60 suara.

Senat kekurangan 10 suara untuk meloloskan RUU pendanaan empat pekan yang diajukan kubu Republik di Kongres. Rival Republik, Partai Demokrat memboikot suara di Senat dengan tuntutan agar pemerintah tidak mendeportasi lebih dari 700 ribu imigran muda tidak berdokumen yang masuk ke AS saat masih anak-anak dan memasukkan anggaran perlindungan bagi mereka.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell menawarkan jalan tengah kepada Demokrat dengan meminta Senat membawa legislasi imigrasi ke forum dengar pendapat Februari mendatang.