Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyosialisasikan tahap penataan pedestrian sisi barat Malioboro kepada para pedagang kaki lima di kawasan itu sebelum tahap pengerjaannya dimulai pada Maret 2018.

"Sebulan ke depan sudah kami adakan semacam sosialisasi terhadap PKL maupun komunitas yang ada di situ," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY Muhammad Mansur di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Menurut Mansur, dalam proyek penataan Malioboro sisi barat itu, sebagian PKL yang menggelar lapak di sisi barat Malioboro bagian selatan dan sebagian PKL yang berjualan di sisi timur (depan gedung DPRD DIY) akan dipindahkan ke Gedung Eks Bioskop Indra.

Ia menjelaskan Gedung Eks Bioskop Indra yang disiapkan untuk PKL terbagi menjadi empat area. Lantai dasar yang memiliki luas 1.205,9 meter persegi dikhususkan untuk berjualan makanan kering dengan kapasitas 122 PKL, lantai 1 yang memiliki luas 1.007,9 meter persegi untuk berjualan souvenir dengan kapasitas 120 PKL, lantai 2 dengan luas 992,2 meter persegi untuk berjualan pakaian dengan kapasitas 117 PKL, sedangkan lantai semi basement yang memiliki luas 1.112,4 meter persegi mampu menampung 37 gerobak dan 32 motor.

"Untuk pembangunan eks Bioskop Indra kami anggarkan Rp44 miliar," kata dia.

Mansur mengatakan dalam sosialisasi yang segera digelar bersama Pemkot Yogyakarta akan kembali menekankan kepada PKL bahwa tidak ada upaya penggusuran dalam penataan itu.

"Bukan digusur ya, tetapi prinsipnya lebih pada menata karena PKL merupakan bagian kekuatan Malioboro yang harus dipertahankan. Prinsipnya kita duduk bareng, kita rembug bareng," kata dia.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan bahwa dalam penataan pedestrian Malioboro sisi barat, Pemkot Yogyakarta akan senantiasa mengikuti kebijakan Pemda DIY. "Yang penting sesama PKL jangan sampai ada isu penggusuran," kata dia.