Indramayu, Jawa Barat (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan Indonsia membutuhkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), di tengah munculnya fenomena yang dia sebut "Demokrasi Pancasila menghasilkan kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat".

"Demokrasi Pancasila menghasilkan kesenjangan sehingga diperlukan Garis-garis Besar Haluan Negara, terkait bagaimana Indonesia ke depan," kata Zulkifli saat berbicara di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jumat.

Menurut dia, MPR RI sudah setuju GBHN dibentuk sebagai arah pembangunan nasional namun pembahasannya stagnan ketika menyangkut materi GBHN.

"Ketika masuk materi GBHN seperti apa, bertengkar lagi, ada yang ingin GBHN seperti zaman Orde Baru dan ada yang ingin seperti zaman Soekarno," ungkap Zulkifli.

Zulkifli lalu mengajak santri Al Zaytun melihat kembali capaian apa saja yan sudah diraih Indonesia selama 20 tahun era reformasi.

Menurut dia, ada beberapa hal yang belum tercapai, seperti kedaulatan pangan karena Indonesia masih mengandalkan impor sehingga pangan Indonesia disebutnya tergantung asing.

"Pangan kita belum berdaulat, impor garam 2,5 juta ton, lalu impor gula, impor bawang, dan impor beras," kata Zulkifli.