Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengisyaratkan tidak akan mencopot jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian meskipun saat ini Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melantik pejabat negara di Istana Negara Jakarta, Rabu, mengatakan Airlangga Hartarto sudah terlebih dahulu menjadi menteri sebelum kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada 14 Desember 2017 menggantikan Setya Novanto.

"Kita tahu ya ini Pak Airlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri, ini kan tinggal berapa, tinggal satu tahun saja sudah praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru, ini belajar ini paling enggak enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun untuk menguasai itu," kata Presiden.

Mantan Walikota Solo itu juga menilai Airlangga sebagai sosok yang benar-benar mengerti dan menguasai sektor perindustrian.

"Dan kita lihat dan memang di Kementerian Perindustrian Pak Airlangga itu betul-betul menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan baik mengenai makro, konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa," katanya.

Oleh karena itu, Presiden tidak ingin ada jeda waktu yang tidak produktif jika posisi tersebut digantikan oleh orang lain lantaran adanya isu pelarangan rangkap jabatan.

"Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar, bisa belajar lebih, ini kementerian yang juga tidak mudah," katanya.

Presiden juga mempertimbangkan urusan di Partai Golkar yang belum selesai.

"Urusan di Golkar tanyakan ke Pak Airlangga (Ketum Golkar) karena proses di Golkar sendiri kan belum selesai. Jadi kalau proses belum selesai jangan ditanyakan dulu," katanya.

Presiden saat memberikan keterangan pers didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).