Ciamis (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kepada para kandidat para pemimpin daerah agar tidak saling mencemooh dan mencela saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

"Saya titip seluruh kandidat, silakan sampaikan ide kepada rakyat, sampaikan gagasan-gagasan, program-program, munculkan prestasi-prestasi, jangan sekali lagi saling mencela, saling menjelekkan, saling mencemooh, jangan sampai itu terjadi," kata Presiden di lapangan Lokasana Ciamis, Jawa Barat, Selasa.

Dalam acara itu hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil,Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Ciamis Iing Syam Arifin dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara pembagian 5.477 sertifikat tanah di Ciamis untuk kabupaten Banjar, kabupaten Ciamis, kabupaten Pangandaran, kabupaten Tasikmalaya dan kota Tasikmalaya.

"Sekali lagi kita adalah saudara, jaga `ukuwah` kita, pilihlah pemimpin yang paling baik, pilih, coblos lalu rukun kembali, sudah," tambah Presiden.

Apalagi di provinsi Jawa Barat ada 17 pilkada yang terdiri dari 1 pilkada tingkat provinsi Jawa Barat dan 16 pilkada tingkat kota dan kabupaten.

"Di Jabar akan ada pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Berapa pilkada bupati/wali kota Pak Gub? 16? Ada 16, mari jaga ukuwah islamiyah kita, ukuwah watoniah kita, jaga persaudaran kita sebangsa setanah air," ungkap Presiden.

Ia meminta agar ajang lima tahunan tersebut tidak malah mengaduk-aduk emosi masyarakat.

"Jangan sampai karena beda pilihan jadi tidak rukun dengan tetangga, tidak rukun dengan saudara, ini hanya pilihan politik 5 tahun sekali. Tahun depan juga ada pemiihan presiden, hanya 5 tahun sekali, jangan sampai karena pilihan politik berbeda antarsaudara, antartetangga jadi tidak bicara, jangan teraduk-aduk emosional karena itu," tegas Presiden.

Ke-16 pilkada tingkat kabupaten dan kota di Jabar adalah kota Bekasi, kota Cirebon, kota Sukabumi, kota Bandung, kota Banjar, kota Bogor, kabupaten Purwakarta, kabupaten Bandung Barat, kabupaten Sumedang, kabupaten Kuningan, kabupaten Majalengka, kabupaten Subang, kabupaten Bogor, kabupaten Garut, kabupaten Cirebon dan kabupaten Ciamis.

Dalam acara tersebut Presiden tidak lupa "menghitung" sertifikat yang diterima oleh warga.

"Tolong diangkat tinggi-tinggi sertifikatnya, jangan diturunkan dulu mau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.477 kalau gak dihitung jangan-jangan yang terima hanya 12 tadi, kalau angkat seperti ini kelihatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) benar-benar kerja untuk masyarakat," kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa ia selalu mendorong pembagian sertifikat di seluruh wilayah Indonesia karena di semua provinsi semuanya sering mengadukan sengketa terkait tanah.

"Karena rakyat belum memegang tanda bukti hak untuk tanah sertifikat. Di sumatera bisik-bisik `Pak ini ada sengketa rakyat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN, bahkan di satu keluarga ada ribut soal tanah. Seharusnya yang memegang sertifikat ada 126 juta, tapi pada 2017 baru 46 juta aritnya 80 juta yang masih harus memeegang sertifikat, ini menimbulkan sengketa," jelas Presiden.

Karena itu ia menargetkan pada 2017 dibagikan 5 juta sertifikat, pada 2018 keluar 7 juta sertifikat dan pada 2019 ada 9 juta sertiifkat harus keluar.

"Di Jabar pada 2017 lalu ditargetkan sertifikat 590 ribu bidang, pada 2018 ini sesuai perintah Presiden kita keluarkan sertifikat di Jabar 1,2 juta sertifikat. Ini indikasi kalau masyarakat `tatar galuh` Ciamis adalah orang-orang kaya yang banyak tanahnya tapi juga menunjukkan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan BPN dan Insya Allah sesuai perintah bapak akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.