Solo (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengenalkan diplomasi publik ke santri Pondok Pesantren Al Muayyad, Surakarta, Jawa Tengah.

Menurut Retno hal tersebut penting dilakukan karena menyangkut pola pikir anak-anak sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi terkait sikap dan politik luar negeri Indonesia menghadapi beragam konflik di tingkat internasional, baik yang melibatkan Indonesia secara langsung maupun tidak.

"Kedatangan saya ke sini untuk silaturahmi dan juga bertukar pikiran mengenai politik luar negeri kita," kata Retno di Solo, Jumat.


"Selama ini mereka melihat konflik luar negeri kan dari berita. Tadi kami berusaha menjelaskan kebijakan kita di Palestina, Afganistan, hingga PBB sehingga pemahaman anak-anak tentang politik luar negeri akan meningkat," katanya.

Ia mengatakan sejak tahun 2017 Indonesia telah membawa misi diplomasi terkait kemerdekaan Palestina dan kedamaian Arganistan di semua forum internasional.

Sementara itu, mengenai kerja sama di bidang pendidikan, dikatakannya, pada awal 2018 Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Pemerintah Filipina, khususnya di Filipina Selatan.

"Program pertama yang saya lakukan adalah berkunjung ke Filipina Selatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan sekolah-sekolah Islam di sana. Letter of intent sudah ditandatangai, nanti akan ada pertukaran modul, kurikulum, pertukaran guru, pengelola sekolah, hingga santri," katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menawarkan santri terbaik untuk bisa mengikuti program pertukaran santri.

"Pada dasarnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus mensyiarkan Islam," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta KH Mohammad Dian Nafi` menyambut baik kunjungan Menlu RI tersebut.

"Memang saat ini pemerintah sudah harus mengenalkan diplomasi publik ke masyarakat. Simpul-simpul masyarakat, baik keagamaan, kesenian, profesi, akademik harus masuk ke diplomasi publik. Makin terbuka hubungan Indonesia dengan negara lain, maka kita harus makin mengisinya dengan diplomasi publik," katanya.