Madiun (ANTARA News) - Kapolres Madiun Kota AKBP Sonny Mahar Budi menyatakan delapan dari 310 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan untuk Pilkada Kota Madiun pada 27 Juni 2018 dalam kategori rawan.

"Delapan TPS tersebut tersebar di tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun," ujar AKBP Sonny kepada wartawan di Madiun, Jumat.

Namun, pihaknya masih enggan menyebut delapan TPS yang dimaksud. Delapan TPS itu memiliki tingkat kerawanan berbeda, sehingga pengamanan lebih akan diberlakukan pada TPS yang tergolong rawan tersebut.

Pihaknya menyebut terdapat sejumlah alasan TPS masuk dalam kategori rawan, di antaranya karena tingkat gangguan kriminalitas, intimidasi, hingga gangguan perjalanan distribusi logistik.

Nantinya akan terdapat dua pola pengamanan yang diterapkan dalam pengamanan TPS, yakni, pengamanan untuk TPS kategori aman dan rawan.

Pihaknya akan menerjunkan lebih banyak personel untuk pengamanan TPS tergolong rawan tersebut. Selain itu, pengamanan juga dimulai lebih awal dibanding TPS lain.

"Prinsipnya pengamanan semua TPS sama. Tetapi memang ada beberapa yang menurut kami perlu perhatian lebih," kata Sonny.

Ia menambahkan, Polres Madiun Kota telah menyiagakan 1.300 personel gabungan guna mengamankan tahapan Pilkada Kota Madiun dan Jawa Timur yang saat ini sudah mulai berlangsung.

"Sebanyak 1.300 personel tersebut merupakan gabungan dari anggota Polri, Brimob Madiun, TNI, Pemkot Madiun, dan Linmas Kota Madiun," kata Kapolres.

Seribuan personel tersebut akan mengamankan semua proses dan tahapan Pilkada Kota Madiun dan Jawa Timur 2018 yang saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon.

Pengamanan akan dilakukan pada setiap tahapan, seperti pencalonan, penetapan calon dan nomor urut, pendistribusian logistik pilkada, kampanye, pengamanan TPS, pengamanan saat pengambilan suara, perhitungan suara, hingga penetapan pemenang pilkada.

"Semua tahapan pilkada kami amankan. Namun dari sejumlah tahapan tersebut, ada beberapa yang menjadi atensi. Di antaranya saat kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pemenang karena rawan konflik," tambahnya.

Pihaknya meminta warga Kota Madiun ikut berpartisipasi menjaga kondusivitas lingkungan sehingga semua tahapan pilkada setempat berjalan lancar dan aman. Jika melihat hal-hal yang dapat memicu konflik, warga diminta segera melaporkan ke polisi atau petugas linmas yang ada di tiap kelurahan.