Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek produksi, penyerapan dan pemasaran, industrialisasi hingga peningkatan investasi di sektor perikanan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses penangkapan dan produksi komoditas perikanan menyusul kondisi di lapangan yang kurang kondusif.

"Masih banyak nelayan yang mengeluhkan tentang kebijakan pemerintah. Ini tentu menghambat proses produksi," katanya.

Sebaiknya, lanjut Yugi, pemerintah dapat memetakan kebijakan yang proporsional dengan memperhatikan aspek ekologis dan ekonomis untuk keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Ekspor perikanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 mencapai 1,3 juta ton, sementara tahun 2015 sekitar 1,1 juta ton. Ekspor produk perikanan 2016 hanya 1,07 ton, sedangkan tahun 2017 diperkirakan capaiannya relatif sama dengan tahun sebelumnya.

"Ekspor produk perikanan Indonesia belum banyak mengalami perubahan, jumlahnya juga ternyata semakin turun dan ini merupakan dampak dari turunnya produksi," katanya.

Dunia usaha juga mengingatkan pemerintah untuk terus mendorong sektor budidaya yang potensinya tidak kalah besar.

"Perkembangan budidaya kita masih harus ditingkatkan lagi. Dalam hal ini kita masih banyak ketinggalan sehingga pertumbuhan dan kontribusinya juga belum optimal," katanya.

Untuk budidaya, Yugi memperkirakan Indonesia berpotensi menguasai 25 persen pasar makanan laut dunia di 2024 dengan capaian 240 juta ton/tahun sesuai dengan data yang diperoleh dari Organisasi Pangan Dunia (FAO).

Dengan asumsi sebesar 60 juta ton/tahun dapat menjadi yang terbesar di dunia, senilai 240 miliar dolar AS/tahun dan dapat membuka lapangan kerja langsung untuk 30 juta kepala keluarga.

Yugi juga mengatakan iklim usaha yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan akan sangat berpengaruh pada besarnya investasi di sektor ini.

"Kebijakan pemerintah harus pro bisnis, iklim usaha harus terjaga agar investasi yang masuk akan semakin meningkat. Jangan sampai investasi yang harusnya masuk, bahkan yang sudah jalan bisa terlepas begitu saja," pungkasnya.