Kupang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menargetkan mengeluarkan tujuh juta sertifikat tanah bagi seluruh masyarakat di Indonesia pada tahun 2018.

"Tahun ini saya targetkan tujuh juta sertifikat. Kalau tahun lalu ada sekitar lima juta sertifikat tanah yang selesai diurus dan dibagikan kepada masyarakat," katanya saat memberikan sambutan usai membagikan 65.548 sertifikat kepada warga NTT di Kota Kupang, Senin.

Ia mengatakan dirinya sendiri setiap tahun terus menargetkan agar seluruh tanah di Indonesia ini bersertifikat agar bisa diberikan kepada masyarakat.

Biasanya, menurutnya sebelum dirinya menjabat jumlah sertifikat yang dikeluarkan setiap tahun hanya mencapai 500 ribu sertifikat dan tak sampai pada satu juta.

"Saya ingin agar masalah tanah di Indonesia ini berkurang. Kalau sudah ada sertifikat tanah tentu saja perebutan lahan tidak terjadi lagi dan meminimalisir konflik," tambahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga terus mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil agar secepatnya menyelesaikan masalah tanah dengan mengeluarkan lebih banyak sertifikat tanah.

Lebih lanjut ia mengatakan jumlah tujuh juta tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari setiap kantor-kantor wilayah ATR/BPN di setiap provinsi.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar setiap kepala kantor ATR dan BPN bekerja keras untuk mengeluarkan sertifikat tanah bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Sementara itu Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2018 ini NTT akan mendapatkan 254 ribu sertifikat tanah.

"Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Tetapi kami harapkan bantuan dan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemerintah daerah," tambahnya.

Sofyanpun mengaku bahwa Presiden Jokowi sendiri telah menugaskannya agar mendaftar seluruh tanah di NTT ini agar memiliki sertifikat tanah.

Hal ini dilakukan sebab pemerintah sendiri menargetkan agar pada tahun 2025 nanti seluruh tanah di Indonesia bersertifikat.