Gunung Kidul (ANTARA News)) - DPRD Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memanggil penyelenggaran BPJS untuk klarifikasi dinonaktifkannya 19.557 peserta bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat.

:Agenda rapat kerja dengan BPJS sudah kami usulkan ke pimpinan (dewan), tinggal menunggu waktu pelaksanaan, kata Ketua Fraksi PKS Imam Taufik di Gunung Kidul, Minggu.

Ia mengatakan agenda rapat kerja untuk membahas sejumlah masalah BPJS, mulai dari penoanaktifan peserta bantuan iuran BPJS hingga persoalan pada pembayaran BPJS mandiri.

"Tarif BPJS mandiri itu sudah disesuaikan ditingkat nasional sama. Tidak bisa begitu, saldo diikutkan ke bulan berikutnya," ucapnya.

Imam Taufik mengatakan klarifikasi kepada BPJS harus secepat mungkin dilakukan, agar permasalahan segera selesai. Kalau akar permasalahan terletak pada ketersediaan anggaran, maka pemkab bisa hutang terlebih dahulu dan kekurangannya? bisa ditambahkan di APBD perubahan.

"Yang saya tahu kebutuhan dana BPJS? itu Rp22 miliar sementara ketersediaan dana sekitar Rp16 miliar. Tapi jangan sampai kekurangan anggaran dalam pembiayaan BPJS merugikan masyarakat," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Marsiyono mengatakan telah menjadwalkan pemanggilan terhadap BPJS. Adapun pokok pembahasan mulai dari persoalan penyelenggaraan lapangan hingga rencana pemindahan gedung BPJS.

"Rapat kerja tersebut rencananya akan berlangsung pada minggu ketiga bulan ini. Ada banyak hal yang ingin kami klarifikasi," kata Marsiyono.

Salah seorang warga Gading, Playen, Maria Ayu Listia Dewi mengatakan pada? Sabtu (6/1) dirinya membayar BPJS mandiri melalui ATM namaun gagal, sampai tiga kali. Setelah berhasil tetapi pembayaran naik cukup banyak.

"Kami sekeluarga ikut BPJS mandiri, nominal pembayaran juga membengkak. Pembayaran untuk tiga peserta setiap bulan seharusnya hanya Rp76.500 kelas III, tapi naik menjadi Rp 102.000," katanya.

Kepala BPJS Gunung Kidul Syarifatun Kurniawati ketika dikonfirmasi mengakui terkait dengan persoalan tersebut. Kata dia, berkaitan dengan kelebihan pembayaran, di aplikasi BPJS nanti bisa digunakan untuk bulan depan

"Bulan depan bayarnya tidak penuh, karena ada sisa saldo," kata Syarifatun Kurnia.

Dia meminta kepada masyarakat yang bermasalah dengan pembayaran BPJS mandiri untuk datang ke kantor.

"Datang saja ke kantor agar lebih jelas dengan membawa bukti pembayaran dan kartu kepala keluarga (KK) nanti dibawa sebagai tanda bukti. Sebaiknya yang bersangkutan memang datang langsung ke kantor," ucapnya.