Jakarta (ANTARA News) - Jumlah uang yang diedarkan pada 2018 diperkirakan naik 10-12 persen dibanding 2017 yang sebesar Rp694,8 triliun karena banyaknya agenda politik yang akan menstimulus kegiatan ekonomi khususnya konsumsi, kata pejabat Bank Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi di Jakarta, Jumat, mengatakan rata-rata pertumbuhan tahunan uang yang diedarkan (uyd) adalah 10 persen.

Tahun dengan banyaknya agenda politik seperti 2018 bisa meningkatkan jumlah uang beredar, tetapi tetap bergantung pada akselerasi kegiatan ekonomi yang diciptakan,

"Kami perkirakan di rentang 10-12 persen, tapi kami akan lihat terus karena semuanya bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Suhaedi meyakini kegiatan ekonomi akan bergerak lebih cepat pada 2018 dibanding 2017. Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan berada pada 5,1-5,5 persen (yoy).

Terdapat tiga faktor yang akan mendorong pertumbuhan uang yang diedarkan, yakni daya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Suhaedi mengatakan ketiga parameter itu menunjukkan perbaikan pada 2018.

Selain itu, kata Suhaedi, secara spasial, pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat dan mendorong pertumbuhan uang beredar.

Jika merujuk pada realisasi 2017, pertumbuhan uang yang diedarkan telah mencapai 13,4 persen menjadi Rp694,8 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

BI juga melihat terdapat faktor sentimen masyarakat yang ingin menukarkan uangnya dengan uang emisi terbaru yang dikeluarkan pada akhir 2016.

"Itu juga mendorong permintaan uang kartal," ujar dia.

Namun, masih tingginya pertumbuhan uang kartal menimbulkan spekulasi mengenai penetrasi cara pembayaran nontunai di masyarakat. Suhaedi melihat justru pembayaran nontunai dan tunai sama-sama bertumbuh. Artinya, pembayaran nontunai belum menggerus secara signifikan cara pembayaran tunai, kecuali pembayaran dengan uang logam.

Suhaedi mengatakan permintaan uang logam menurun drastis setelah gencarnya sosialisasi pembayaran nontunai untuk jasa transportasi.

"Namun, faktor lainnya karena didorong kegiatan ekonomi," ujarnya.