BSSN diharapkan minimalisir kejahatan siber
3 Januari 2018 15:37 WIB
Mayjen TNI Djoko Setiadi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018). Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa meminimalisir kejahatan siber karena bisa memonitor informasi yang beredar di dunia maya.
"Paling tidak yang memfitnah dan kejahatan siber bisa dikurangi setelah BSSN dibentuk," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Zulkifli mengatakan perkembangan dunia maya saat ini tidak terhindarkan karena itu perlu ada BSSN untuk memonitornya karena masyarakat berharap ada perbaikan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Selain itu dia juga mengapresiasi penunjukan Mayjen Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN. Dirinya menilai penunjukkan itu sudah tepat sehingga diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"Beliau orang baik dan lurus, kita doakan semoga lancar dalam mengawal tugasnya di BSSN," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).
Hadir dalam acara pelantikan, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta pimpinan Lembaga Negara dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Djoko Setiadi adalah Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang diberhentikan jabatannya dan diangkat kembali menjadi Kepala BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.
Sesuai Perpres tersebut, Kepala BSSN diberi hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
"Paling tidak yang memfitnah dan kejahatan siber bisa dikurangi setelah BSSN dibentuk," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Zulkifli mengatakan perkembangan dunia maya saat ini tidak terhindarkan karena itu perlu ada BSSN untuk memonitornya karena masyarakat berharap ada perbaikan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Selain itu dia juga mengapresiasi penunjukan Mayjen Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN. Dirinya menilai penunjukkan itu sudah tepat sehingga diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"Beliau orang baik dan lurus, kita doakan semoga lancar dalam mengawal tugasnya di BSSN," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).
Hadir dalam acara pelantikan, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta pimpinan Lembaga Negara dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Djoko Setiadi adalah Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang diberhentikan jabatannya dan diangkat kembali menjadi Kepala BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.
Sesuai Perpres tersebut, Kepala BSSN diberi hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
Tags: