Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar tidak semata-mata fokus pada program di tingkat internasional lewat peningkatan keberhasilan Indonesia memberantas pencurian ikan.
"Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir lintas profesi sebagaimana diamanahkan dalam UU No 7/2006," kata pengamat sektor kelautan dan perikanan tersebut ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.
Meski mengatasi penangkapan ikan secara ilegal juga dapat meningkatkan potensi pendapatan bagi nelayan nusantara, Abdul Halim mengingatkan bahwa Menteri Susi juga perlu membedakan prioritas pekerjaan di kementeriannya dengan bidang kerja yang melibatkan lintas kementerian/lembaga negara.
Pemerintah juga dinilai harus lebih memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir karena sektor perikanan di Tanah Air menghidupi banyak orang di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia.
"Sektor perikanan secara global memberikan penghidupan bagi 75 juta orang yang bergantung baik di perikanan tangkap maupun budidaya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati.
Dia memaparkan, berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Asia menjadi populasi utama orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan budidaya di seluruh dunia dengan jumlah 67.752.000 jiwa atau 84 persen populasi tersebut secara global. Disusul 10 persen di Afrika595.800 jiwa, dan empat persen berada di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 280.000 jiwa.
Susan mengingatkan perempuan nelayan/pembudidaya juga terlibat langsung dalam aktivitas perikanan, karena sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.
"Maka tidak bisa dipungkiri, sektor perikanan bukan lagi sektor pinggiran melainkan sektor utama yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja di sektor sekunder, misalnya pengolahan ikan, perdagangan, dan pemasaran," tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia menempati urutan kedua dalam produksi perikanan tangkap setelah China, disusul Amerika Serikat dan Rusia di urutan ketiga dan keempat.
Begitu pula dengan sektor budidaya, di mana Indonesia juga menempati urutan kedua setelah China, yang kemudian disusul India dan Vietnam.
"Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir lintas profesi sebagaimana diamanahkan dalam UU No 7/2006," kata pengamat sektor kelautan dan perikanan tersebut ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.
Meski mengatasi penangkapan ikan secara ilegal juga dapat meningkatkan potensi pendapatan bagi nelayan nusantara, Abdul Halim mengingatkan bahwa Menteri Susi juga perlu membedakan prioritas pekerjaan di kementeriannya dengan bidang kerja yang melibatkan lintas kementerian/lembaga negara.
Pemerintah juga dinilai harus lebih memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir karena sektor perikanan di Tanah Air menghidupi banyak orang di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia.
"Sektor perikanan secara global memberikan penghidupan bagi 75 juta orang yang bergantung baik di perikanan tangkap maupun budidaya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati.
Dia memaparkan, berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Asia menjadi populasi utama orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan budidaya di seluruh dunia dengan jumlah 67.752.000 jiwa atau 84 persen populasi tersebut secara global. Disusul 10 persen di Afrika595.800 jiwa, dan empat persen berada di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 280.000 jiwa.
Susan mengingatkan perempuan nelayan/pembudidaya juga terlibat langsung dalam aktivitas perikanan, karena sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.
"Maka tidak bisa dipungkiri, sektor perikanan bukan lagi sektor pinggiran melainkan sektor utama yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja di sektor sekunder, misalnya pengolahan ikan, perdagangan, dan pemasaran," tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia menempati urutan kedua dalam produksi perikanan tangkap setelah China, disusul Amerika Serikat dan Rusia di urutan ketiga dan keempat.
Begitu pula dengan sektor budidaya, di mana Indonesia juga menempati urutan kedua setelah China, yang kemudian disusul India dan Vietnam.
Tantangan masyarakat pesisir
Di tengah strategisnya sektor perikanan, Susan menyebutkan sejumlah persoalan besar yang masih dihadapi masyarakat pesisir, antara lain maraknya pembangunan reklamasi dan pertambangan pesisir, serta pusat-pusat pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran laut yang terus menerus terjadi, serta ancaman pencabutan subsidi perikanan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, KKP mesti meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas pada 2018.
Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, fokus alokasi anggaran yang ditetapkan KKP konsisten agar dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
Di tengah strategisnya sektor perikanan, Susan menyebutkan sejumlah persoalan besar yang masih dihadapi masyarakat pesisir, antara lain maraknya pembangunan reklamasi dan pertambangan pesisir, serta pusat-pusat pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran laut yang terus menerus terjadi, serta ancaman pencabutan subsidi perikanan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, KKP mesti meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas pada 2018.
Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, fokus alokasi anggaran yang ditetapkan KKP konsisten agar dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.