Presiden resmikan terminal penyalur BBM Satu Harga
29 Desember 2017 11:33 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan 17 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) untuk daerah terpencil di Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat (29/12/2017). (ANTARANews/Desca Situmorang)
Pontianak (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meresmikan 17 terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai salah satu wujud Program BBM Satu Harga.
"Saya resmikan secara serentak 17 penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang sudah bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM yang berkeadilan," kata Presiden Joko Widodo di TBBM Pontianak Jalan Khatulistiwa, Siantan, Kalimantan Barat, Jumat.
Selain Presiden, hadir juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis serta sejumlah pejabat lainnya.
Ketujuh belas TBBM itu berupa 16 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) yang masuk dalam Program BBM Satu Harga.
"Pertama kali Program BBM Satu Harga diumumkan banyak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan, tidak yakin program ini bisa berjalan, karena memang terlalu sulit, juga terlalu mahal biayanya," ungkap Presiden.
Presiden mengakui karena perbedaan kontur wilayah dan luasnya area negara Indoensia maka harga BBM di satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda jauh.
"Contoh yang sering saya sampaikan terjadi di Papua, tapi juga di Kalimantan. Kalau misalnya di Jawa harga premium per liter Rp6.540, di daerah perbatasan seperti kecamatan Puring Kencana, kabupaten Kapuas Hulu, harganya bisa Rp40.000 per liter kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana," tambah Presiden.
Presiden mengakui semakin ke daerah Timur Indonesia dan semakin terpencil kawasan tersebut maka harga BBM pun semakin mahal.
"Bahkan makin ke Timur, di Sulawesi, di tempat-tempat terpencil bisa Rp75.000 dan sering saya sampaikan di Papua bisa Rp100.000 per liter, akibatnya apa? Ini yang sering tidak kita kalkulasi akibatnya, yaitu harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat menjadi semakin mahal karena biaya distribusinya mahal, biaya logistiknya tinggi," ungkap Presiden.
Padahal BBM menjadi kebutuhan masyarakat luas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia.
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan, kenapa BBM satu harga perlu? Karena masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu setelah `BBM Satu Harga` berjalan di beberapa provinsi, sekarang bisa lihat di lapangan. Memang ada 1-2 tidak baik, ini kita perbaiki karena hal ini merupakan pekerjaan sangat besar di negara yang sangat besar," jelas Presiden.
Kesulitan untuk mencapai target BBM Satu Harga itu terutama karena medan berat di berbagai wilayah seperti di Kabupaten Puncak, Yahukimo, Tolikara dan berbagai kabupatan lain di Papua. Selanjutnya ada juga tempat-tempat yang tersebar di berbagai pulau seperti di Seram, Wakatobi, Siberut Tengah, Mentawai yang berada di Sulawesi, Maluku hingga Sumatera.
"Tapi hal ini tetap harus kita teruskan," tegas Presiden.
Menteri ESDM Ignasiun Jonan dalam sambutannya mengatakan bahwa pada 2017 sudah ada 57 titik TBBM yang berada di 57 kecamatan dibangun. Dari jumlah tersebut, 54 TBBM dikerjakan Pertamina sedangkan tiga oleh swasta.
Total sampai November 2017, 11 juta liter premium yang sudah disalurkan dan solar kira-kira 6.000 kiloliter dari perkiraan maksimal penyaluran 20.000 kiloliter.
"Jadi kami mohon waktu tiga tahun karena lokasi-lokasinya memang tidak mudah untuk bisa menambah 151 titik, artinya 151 kecamatan lagi sehingga total distribusi dalam satu tahun adalah 60.000 kiloliter atau 60 juta liter," kata Jonan.
Untuk menyalurkan BBM sebanyak itu, Jonan menghitung harga distribusi yang dibutuhkan baik menggunakan pesawat, kapal maupun truk tangki biayanya membutuhkan Rp800 miliar.
"Mohon kepada bapak Presiden untuk tetap mendorong semangat distribusi ini terutama kepada Pertamina. Sesuai Peraturan Presiden, premium hanya didistribusikan oleh Pertamina sedangkan solar sebagian oleh swasta dan ke depan mungkin swasta akan banyak berperan sesuai arahan yaitu dari Timur dulu lanjut terus ke Barat (Indonesia)," tambah Jonan.
Presiden secara simbolis juga memecahkan kendi ke mobil tangki Pertamina yang akan menyalurkan BBM ke berbagai daerah.
"Saya resmikan secara serentak 17 penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang sudah bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM yang berkeadilan," kata Presiden Joko Widodo di TBBM Pontianak Jalan Khatulistiwa, Siantan, Kalimantan Barat, Jumat.
Selain Presiden, hadir juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis serta sejumlah pejabat lainnya.
Ketujuh belas TBBM itu berupa 16 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) yang masuk dalam Program BBM Satu Harga.
"Pertama kali Program BBM Satu Harga diumumkan banyak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan, tidak yakin program ini bisa berjalan, karena memang terlalu sulit, juga terlalu mahal biayanya," ungkap Presiden.
Presiden mengakui karena perbedaan kontur wilayah dan luasnya area negara Indoensia maka harga BBM di satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda jauh.
"Contoh yang sering saya sampaikan terjadi di Papua, tapi juga di Kalimantan. Kalau misalnya di Jawa harga premium per liter Rp6.540, di daerah perbatasan seperti kecamatan Puring Kencana, kabupaten Kapuas Hulu, harganya bisa Rp40.000 per liter kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana," tambah Presiden.
Presiden mengakui semakin ke daerah Timur Indonesia dan semakin terpencil kawasan tersebut maka harga BBM pun semakin mahal.
"Bahkan makin ke Timur, di Sulawesi, di tempat-tempat terpencil bisa Rp75.000 dan sering saya sampaikan di Papua bisa Rp100.000 per liter, akibatnya apa? Ini yang sering tidak kita kalkulasi akibatnya, yaitu harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat menjadi semakin mahal karena biaya distribusinya mahal, biaya logistiknya tinggi," ungkap Presiden.
Padahal BBM menjadi kebutuhan masyarakat luas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia.
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan, kenapa BBM satu harga perlu? Karena masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu setelah `BBM Satu Harga` berjalan di beberapa provinsi, sekarang bisa lihat di lapangan. Memang ada 1-2 tidak baik, ini kita perbaiki karena hal ini merupakan pekerjaan sangat besar di negara yang sangat besar," jelas Presiden.
Kesulitan untuk mencapai target BBM Satu Harga itu terutama karena medan berat di berbagai wilayah seperti di Kabupaten Puncak, Yahukimo, Tolikara dan berbagai kabupatan lain di Papua. Selanjutnya ada juga tempat-tempat yang tersebar di berbagai pulau seperti di Seram, Wakatobi, Siberut Tengah, Mentawai yang berada di Sulawesi, Maluku hingga Sumatera.
"Tapi hal ini tetap harus kita teruskan," tegas Presiden.
Menteri ESDM Ignasiun Jonan dalam sambutannya mengatakan bahwa pada 2017 sudah ada 57 titik TBBM yang berada di 57 kecamatan dibangun. Dari jumlah tersebut, 54 TBBM dikerjakan Pertamina sedangkan tiga oleh swasta.
Total sampai November 2017, 11 juta liter premium yang sudah disalurkan dan solar kira-kira 6.000 kiloliter dari perkiraan maksimal penyaluran 20.000 kiloliter.
"Jadi kami mohon waktu tiga tahun karena lokasi-lokasinya memang tidak mudah untuk bisa menambah 151 titik, artinya 151 kecamatan lagi sehingga total distribusi dalam satu tahun adalah 60.000 kiloliter atau 60 juta liter," kata Jonan.
Untuk menyalurkan BBM sebanyak itu, Jonan menghitung harga distribusi yang dibutuhkan baik menggunakan pesawat, kapal maupun truk tangki biayanya membutuhkan Rp800 miliar.
"Mohon kepada bapak Presiden untuk tetap mendorong semangat distribusi ini terutama kepada Pertamina. Sesuai Peraturan Presiden, premium hanya didistribusikan oleh Pertamina sedangkan solar sebagian oleh swasta dan ke depan mungkin swasta akan banyak berperan sesuai arahan yaitu dari Timur dulu lanjut terus ke Barat (Indonesia)," tambah Jonan.
Presiden secara simbolis juga memecahkan kendi ke mobil tangki Pertamina yang akan menyalurkan BBM ke berbagai daerah.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
Tags: