Palembang (ANTARA News) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, sertifikat diharapkan dapat memacu pertubuhan ekonomi di Indonesia karena surat kepemilikan hak atas tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang produktif.

Pemilik bisa memanfaatkan sertifikat untuk kebutuhan usaha dalam menunjang perekonomian keluarga, kata menteri usai memberikan sertifikat tanah untuk masyarakat Sumsel di Palembang, Kamis.

Bahkan, lanjut dia, sertifikat dapat dijadikan agunan untuk menambah modal usaha bagi masyarakat diseluruh Indonesia termasuk di Sumsel.

Oleh karena itu sertifikat dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional bila dimanfaatkan secara optimal bagi para pemilik, kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah manargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2018 diatas 5,5 persen dan itu kemungkinan besar akan tercapai.

Apalagi, tambahnya, pemerintah memberikan jalan kepada masyarakat dalam berusaha diantaranya memberikan sertifikat tanah secara gratis.

Sehubungan itu, Menurut Rini, program Presiden Joko Widodo itu harus didukung bersama karena masyarakat memiliki kejelasan dalam kepemilikan tanah sekaligus dapat dijadikan modal usaha.

Dengan demikian pertumbuhan perekonomian Indonesia akan semakin baik apalagi bila program kepemilikan sertifikat tersebut didukung bersama, kata dia.

Sementara Presiden Jokowi dalam Video Conference pada penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kalimantan Barat mengatakan, pemberian sertifkat memang sudah menjadi program utama pihaknya.

Hal ini karena sertifikat dapat memperjelas kepemilikan tanah sehingga asas manfaatkan cukup besar bagi masyarakat bahkan dapat dijadikan sebagai modal usaha, kata Presiden.

Presiden juga minta agar Badan Pertahanan Nasional di kabupaten dan kota mempercepat program tersebut sehingga seluruh masyarakat Indonesia memiliki sertifikat tanah, kata dia.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, daerahnya menargetkan pembuatan sertifikat 200 ribu bidang dan 95 persen diantaranya sudah diberikan kepada masyarakat.

Namun, lanjut gubernur, semua pihak harus mendukung dalam pembuatan sertifikat agar program Presiden Joko Widodo itu tidak mengalami hambatan.*