Jakarta (ANTARA News) - Working Group on Power Sector Resctructuring (WGPSR) menilai pemadaman listrik yang terjadi kali ini adalah akibat kegagalan Direksi PT PLN (Persero) dalam mengoptimalkan pembangkitnya. Koordinator WGPSR, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Kamis, mengatakan pemadaman ini juga menunjukkan buruknya manajemen koordinasi, dan operasi serta perawatan pembangkit yang dikelola PLN. "Pemerintah harus membenahi kondisi internal PLN, sekaligus reformasi kelembagaan yang saat ini dalam krisis serius," katanya. Menurut dia, faktor-faktor tersebut merupakan penyebab utama kekurangan pasokan listrik yang terjadi sekarang ini. Fabby juga mengatakan kerusakan PLTU Cilacap bukan semata-mata karena faktor alam, tapi juga karena salah disain. "Kalau faktor alam, kenapa PLTU lainnya tidak terganggu," katanya. Menurut dia, PLTU Cilacap yang berjumlah dua unit (2x300 MW) juga belum pernah beroperasi dengan daya maksimum berturut-turut selama hari kerja. Demikian pula dengan kerusakan PLTU Paiton Unit 7 yang dikelola Paiton Energy Company (PEC) juga menunjukkan PLN tidak jujur terhadap penyebab kerusakan. "Bagaimana dengan 'take or pay contract', apakah PLN harus tetap bayar kalau pembangkit Paiton Unit 7 rusak," kata Fabby. Menanggapi hal itu, Direktur Utama PLN, Eddie Widiono mengemukakan saat ini hanya PLTU Cilacap yang berada di wilayah selatan Jawa. Menurut dia, PLTU Cilacap terganggu karena kekurangan air laut buat pendingin. "Kejadian PLTU Cilacap ini bisa menjadi pelajaran pembangkit lain yang ada di wilayah selatan Jawa, bagaimana disain PLTU Pacitan, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Labuan yang bisa saja terkena dampak serupa," katanya. Mengenai Paiton, Eddie menjelaskan salah satu klausul kontrak dengan PEC menyebutkan kalau pengelola tidak bisa mencapai kondisi tertentu, maka komponen investasinya tidak dibayar. "Jadi, kalau rusak, maka ada komponen investasi yang tidak dibayar," katanya. Selain itu, lanjutnya, kerusakan tersebut tentunya juga mengurangi pendapatan pengelola. (*)