Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sektor politik dan ekonomi harus berjalan terpisah.


“Artinya, politik dan ekonomi harus berpisah. Maksudnya agenda politik itu jangan mengganggu kegiatan ekonomi,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu.


Menurut dia, kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden merupakan kegiatan politik rutin yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari proses demokrasi.


“Sehingga tentu kita mengharapkan, kalau di negara semakin maju, ekonominya tuh berjalan terus. Oleh karena itu penting menjaga iklim investasi dan iklim industri untuk tetap kondusif,” tukasnya.


Diketahui, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto hingga 2019.


Munaslub memutuskan masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga tahun 2019. Perpanjangan masa jabatan Airlangga dapat dilakukan melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas).


Peserta Munaslub juga memberikan mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk melakukan revitalisasi kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar dengan menjadi formatur tunggal.


Dengan demikian, selain menjalankan tugas sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.