Menkeu: urbanisasi bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi
19 Desember 2017 13:20 WIB
Arsip Foto. Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan urbanisasi bisa membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pembangunan kota yang berkesinambungan apabila dikelola dengan tepat.
"Urbanisasi bisa diiringi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, namun tidak semua pergerakan ini bisa memberikan dampak positif," kata Sri Mulyani dalam seminar Managing Urbanization for Sustainable Cities di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan pergerakan arus manusia dari desa ke kota dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi maupun belanja pemerintah yang selama ini menjadi mesin utama penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di Indonesia, menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir urbanisasi tumbuh relatif cepat dibandingkan dengan negara-negara Asia lain, bahkan lebih cepat dari dua raksasa Asia dengan penduduk terpadat di dunia, China dan India.
Namun, ia melanjutkan, dari setiap kenaikan satu persen penduduk kota Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar empat persen, masih lebih rendah dibandingkan capaian China (sembilan persen) dan India (tujuh persen).
Ini berarti Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi urbanisasi dan memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penduduk yang tinggal di kota masih terdampak kemacetan, polusi maupun risiko bencana.
Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas kalau infrastruktur penting tersedia, terutama transportasi publik, sanitasi, air bersih, perumahan dan sistem pengelolaan sampah.
"Mengelola urbanisasi bukan hanya membangun fasilitas dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan air bersih, namun juga memberdayakan pendatang, melalui penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan untuk kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja," jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan pengelolaan urbanisasi juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam membangun daerah pinggiran yang bisa menjadi sentra ekonomi baru dan membantu pemerataan sumber daya manusia serta sumber daya pembangunan lainnya.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan wilayah perkotaan baru di daerah pinggiran perlu berpedoman pada kearifan lokal dengan mempertahankan unsur keunikan sumber daya alam dan budaya daerah.
"Oleh karena itu, menjadi penting agar pemerintah daerah mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan untuk mengatasi persoalan potensi ketidakseimbangan yang disebabkan urbanisasi," tuturnya.
"Urbanisasi bisa diiringi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, namun tidak semua pergerakan ini bisa memberikan dampak positif," kata Sri Mulyani dalam seminar Managing Urbanization for Sustainable Cities di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan pergerakan arus manusia dari desa ke kota dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi maupun belanja pemerintah yang selama ini menjadi mesin utama penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di Indonesia, menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir urbanisasi tumbuh relatif cepat dibandingkan dengan negara-negara Asia lain, bahkan lebih cepat dari dua raksasa Asia dengan penduduk terpadat di dunia, China dan India.
Namun, ia melanjutkan, dari setiap kenaikan satu persen penduduk kota Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar empat persen, masih lebih rendah dibandingkan capaian China (sembilan persen) dan India (tujuh persen).
Ini berarti Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi urbanisasi dan memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penduduk yang tinggal di kota masih terdampak kemacetan, polusi maupun risiko bencana.
Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas kalau infrastruktur penting tersedia, terutama transportasi publik, sanitasi, air bersih, perumahan dan sistem pengelolaan sampah.
"Mengelola urbanisasi bukan hanya membangun fasilitas dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan air bersih, namun juga memberdayakan pendatang, melalui penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan untuk kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja," jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan pengelolaan urbanisasi juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam membangun daerah pinggiran yang bisa menjadi sentra ekonomi baru dan membantu pemerataan sumber daya manusia serta sumber daya pembangunan lainnya.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan wilayah perkotaan baru di daerah pinggiran perlu berpedoman pada kearifan lokal dengan mempertahankan unsur keunikan sumber daya alam dan budaya daerah.
"Oleh karena itu, menjadi penting agar pemerintah daerah mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan untuk mengatasi persoalan potensi ketidakseimbangan yang disebabkan urbanisasi," tuturnya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
Tags: