Susi: pelestarian laut menjadi prioritas sehingga pukat hela dilarang
14 Desember 2017 19:43 WIB
Dokumentasi Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Joni Hermana (kanan) memberikan ijazah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) saat penganugerahan gelar kehormatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017). ITS menganugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (Dr HC) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam bidang manajemen dan konservasi sumber daya kelautan. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Serdang Bedagai, Sumut (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa pelestarian laut menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga operasional pukat trawl/hela dilarang.
"Sebenarnya sudah sejak lama itu dilarang," katanya pada acara Rembug Nelayan Sumut di Pantai Sialang Buah, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Kamis.
Ia juga mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi nelayan seperti melatih bagaimana menggunakan sistem tangkap ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menambah jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta bantuan melalui Badan Layanan Umum (BLU) guna melayani penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.
"Asuransi nelayan juga Pemda sudah punya, jadi sudah tidak ada masalah. Intinya kami akan terus bantu nelayan," katanya.
Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan posisi pantai timur Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga banyak kapal pukat asing menggunakan bendera Indonesia dan mempekerjakan anak muda hingga remaja, perlu dilakukan penindakan tegas oleh aparat keamanan seperti Kepolisian (Pol-air).
Namun dirinya juga ingin memastikan bahwa semua kapal yang ditangkap, tidak lagi dilelang atau dijual, tetapi ditenggelamkan.
"Saya apresiasi keinginan masyarakat Sumut, di tengah ketamakan dan keserakahan, masyarakat masih sadar bahwa mengambil dengan cara yang benar itu justru akan lebih menguntungkan daripada yang ilegal," katanya.
"Sebenarnya sudah sejak lama itu dilarang," katanya pada acara Rembug Nelayan Sumut di Pantai Sialang Buah, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Kamis.
Ia juga mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi nelayan seperti melatih bagaimana menggunakan sistem tangkap ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menambah jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta bantuan melalui Badan Layanan Umum (BLU) guna melayani penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.
"Asuransi nelayan juga Pemda sudah punya, jadi sudah tidak ada masalah. Intinya kami akan terus bantu nelayan," katanya.
Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan posisi pantai timur Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga banyak kapal pukat asing menggunakan bendera Indonesia dan mempekerjakan anak muda hingga remaja, perlu dilakukan penindakan tegas oleh aparat keamanan seperti Kepolisian (Pol-air).
Namun dirinya juga ingin memastikan bahwa semua kapal yang ditangkap, tidak lagi dilelang atau dijual, tetapi ditenggelamkan.
"Saya apresiasi keinginan masyarakat Sumut, di tengah ketamakan dan keserakahan, masyarakat masih sadar bahwa mengambil dengan cara yang benar itu justru akan lebih menguntungkan daripada yang ilegal," katanya.
Pewarta: Juraidi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
Tags: