Luhut-Abe bahas kereta Jakarta-Surabaya hingga Blok Mahakam
14 Desember 2017 18:12 WIB
Dokumentasi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (20/11/2017). Pertemuan intern tersebut diantaranya perkembangan proyek LRT dan perkembangan kawasan khusus Bekasi Karawang Purwakarta yang menjadi Kawasan Industri Terpadu. (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe dan membahas sejumlah proyek kerja sama kedua negara, mulai dari kereta Jakarta-Surabaya hingga Blok Mahakam.
Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada Selasa-Rabu (12-13/12) itu dilakukan menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara kedua negara pada Januari 2018.
"Mengenai proyek-proyek Jepang-Indonesia, PM Abe mendorong semua supaya bisa jadi," katanya.
Luhut menjelaskan, khusus mengenai pengerjaan jalur kereta api Jakarta- Surabaya, pemerintah akan mengupayakan agar studi kelayakannya bisa rampung pada Maret 2018.
Hasil studi kelayakan, menurut dia, berisi penggunaan rel kereta api dengan lebar trek standar (1.435 mm) atau "narrow gauge" (lebar trek sempit di bawah ukuran 1.435 mm).
"Tapi saya mengingatkan juga sekarang ini kan Indonesia terbuka sekali. Jadi masalah struktur pendanaannya kita minta betul-betul supaya efisien. Jadi jangan sampai nanti ada orang lain (selain Jepang) bisa mendanai lebih murah, tapi kita (tetap) ambil mereka (Jepang)," katanya.
Mantan Menko Polhukam itu mengatakan hitungan pendanaan yang lebih efisien akan membuat pemerintah lebih berhati-hati agar tidak terjadi pembengkakan utang.
"Indonesia sekarang sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa asal berhutang saja. Kita betul-betul hitung dengan cermat," tegasnya.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada awal 1970an hampir separuhnya dibantu pinjaman lunak Jepang, Luhut menilai pemerintah tidak mau beban keuangan negara bertambah dengan utang.
Lebih lanjut, pertemuan dengan PM Abe juga membahas sejumlah proyek kerja sama dengan negeri matahari terbit.
Pemerintah Jepang, disebut Luhut, mendorong berjalannya pengembangan Pelabuhan Patimban, jalan tol Trans Sumatra, juga investasi sektor energi seperti distribusi gas ke Indonesia timur, listrik, dan sektor migas.
"Terkait Blok Mahakam, beliau juga dorong segera masuknya Inpex lagi ke dalam karena sekarang bulan Desember itu kan 100 persen dimiliki Pertamina. Mengenai (eksplorasi) Blok Masela dia juga dorong supaya segera jalan," katanya.
Selain proyek-proyek tersebut, dibahas pula mengenai kerja sama pengamanan maritim di mana Jepang menawarkan tujuh satelit yang akan dikerjasamakan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Kerja sama itu akan membantu Bakamla untuk mendeteksi kemungkinan pencurian ikan di Indonesia dan melakukan penindakan lebih cepat.
"Satelit itu akan tujuh jumlahnya, nanti sehingga bisa mencakup (seluruh wilayah) ASEAN. Di Indonesia itu presisinya hanya meleset beberapa cm," katanya.
Pemerintah Jepang, lanjut Luhut, juga mendorong investasi di Sabang, Aceh, dan Halmahera Selatan untuk budidaya ikan. Mereka juga akan mendorong adanya investasi pariwisata di Morotai.
Semua topik pembicaraan tersebut kemudian dibawa ke pembicaraan yang lebih teknis dan luas dengan empat pejabat Jepang secara terpisah pada Selasa (12/12) dan Rabu (13/12). Mereka adalah Penasehat Khusus PM Jepang Hiroto Izumi, Wakil Menteri Luar Negeri Kazuyuki Nakane, Menteri Lingkungan Hidup Masaharu Nakagawa, dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Keiichi Ishii. ***1***
Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada Selasa-Rabu (12-13/12) itu dilakukan menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara kedua negara pada Januari 2018.
"Mengenai proyek-proyek Jepang-Indonesia, PM Abe mendorong semua supaya bisa jadi," katanya.
Luhut menjelaskan, khusus mengenai pengerjaan jalur kereta api Jakarta- Surabaya, pemerintah akan mengupayakan agar studi kelayakannya bisa rampung pada Maret 2018.
Hasil studi kelayakan, menurut dia, berisi penggunaan rel kereta api dengan lebar trek standar (1.435 mm) atau "narrow gauge" (lebar trek sempit di bawah ukuran 1.435 mm).
"Tapi saya mengingatkan juga sekarang ini kan Indonesia terbuka sekali. Jadi masalah struktur pendanaannya kita minta betul-betul supaya efisien. Jadi jangan sampai nanti ada orang lain (selain Jepang) bisa mendanai lebih murah, tapi kita (tetap) ambil mereka (Jepang)," katanya.
Mantan Menko Polhukam itu mengatakan hitungan pendanaan yang lebih efisien akan membuat pemerintah lebih berhati-hati agar tidak terjadi pembengkakan utang.
"Indonesia sekarang sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa asal berhutang saja. Kita betul-betul hitung dengan cermat," tegasnya.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada awal 1970an hampir separuhnya dibantu pinjaman lunak Jepang, Luhut menilai pemerintah tidak mau beban keuangan negara bertambah dengan utang.
Lebih lanjut, pertemuan dengan PM Abe juga membahas sejumlah proyek kerja sama dengan negeri matahari terbit.
Pemerintah Jepang, disebut Luhut, mendorong berjalannya pengembangan Pelabuhan Patimban, jalan tol Trans Sumatra, juga investasi sektor energi seperti distribusi gas ke Indonesia timur, listrik, dan sektor migas.
"Terkait Blok Mahakam, beliau juga dorong segera masuknya Inpex lagi ke dalam karena sekarang bulan Desember itu kan 100 persen dimiliki Pertamina. Mengenai (eksplorasi) Blok Masela dia juga dorong supaya segera jalan," katanya.
Selain proyek-proyek tersebut, dibahas pula mengenai kerja sama pengamanan maritim di mana Jepang menawarkan tujuh satelit yang akan dikerjasamakan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Kerja sama itu akan membantu Bakamla untuk mendeteksi kemungkinan pencurian ikan di Indonesia dan melakukan penindakan lebih cepat.
"Satelit itu akan tujuh jumlahnya, nanti sehingga bisa mencakup (seluruh wilayah) ASEAN. Di Indonesia itu presisinya hanya meleset beberapa cm," katanya.
Pemerintah Jepang, lanjut Luhut, juga mendorong investasi di Sabang, Aceh, dan Halmahera Selatan untuk budidaya ikan. Mereka juga akan mendorong adanya investasi pariwisata di Morotai.
Semua topik pembicaraan tersebut kemudian dibawa ke pembicaraan yang lebih teknis dan luas dengan empat pejabat Jepang secara terpisah pada Selasa (12/12) dan Rabu (13/12). Mereka adalah Penasehat Khusus PM Jepang Hiroto Izumi, Wakil Menteri Luar Negeri Kazuyuki Nakane, Menteri Lingkungan Hidup Masaharu Nakagawa, dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Keiichi Ishii. ***1***
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
Tags: