Istanbul (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia melalui Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) menolak pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

"Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam KTT LB OKI di Istanbul, Turki, Rabu.

Untuk itu, Indonesia mengajak seluruh negara anggota OKI dapat bersatu dan mengenyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina.

"Isu Palestina harus merekatkan kita kembali. Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," ucap Presiden.

Presiden Jokowi menilai keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tidak saja melukai hati umat Islam, namun juga melukai rasa keadilan umat manusia.

"Harapan akan kemerdekaan dijauhkan oleh keputusan yang sangat tidak berkeadilan ini. Keputusan tersebut memupuskan harapan terwujudnya perdamaian abadi. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus ditolak," ungkap Presiden.

Selain itu, menurut Presiden, keputusan sepihak tersebut juga dinilai melanggar berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. Oleh karena itu, Presiden menegaskan keputusan tersebut harus ditolak.

"Masyarakat Indonesia, dan saya yakin masyarakat negara OKI mengharapkan banyak dari Pertemuan KTT ini. Mereka mengharapkan agar KTT ini dapat mengeluarkan hasil yang optimal, hasil yang dapat ditindaklanjuti, hasil yang dapat dirasakan dampaknya bagi masa depan Palestina," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan enam poin penting usulan sikap negara anggota OKI.

"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina," ucap Presiden.

Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya, kata Presiden Jokowi.

Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik.

"Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI," tutur Presiden.

Kemudian, Presiden Jokowi menyebutkan, "Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina," ujar Presiden.

Keenam, OKI juga harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian Presiden Joko Widodo.