Solo, (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo kembali meminta aparat pemerintah untuk turun ke bawah demi mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, bahkan para pengusaha harus bisa melihat keadaan dari pandangan dari masyarakat bawah, dari sisi kepentingan masyarakat bawah," kata Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Minggu, dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69.

Acara juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah pejabat lainnya.

"Itu mengapa saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat," ujar Presiden.

Itulah alasannya Presiden mengapa ia selalu berusaha mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir.

"Mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor. Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat. Saya yakin kebijakan yang baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, terutama masyarakat bawah," ucap Presiden.

Untuk bisa menjamin hak sosial dan kultural masyarakat serta ekonomi dan politik masyarakat, menurut Presiden, pemerintah harus bekerja nyata, bekerja kongkrit melakukan kegiatan nyata.

"Melakukan kegiatan-kegiatan yang kongkrit, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, oleh masyarakat. Pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan, memperoleh penghasilan yang layak meskipun kita tahu ini juga bukan sesuatu yang mudah," ujar Presiden.

Ia mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik dan layanan dasar lainnya.

"Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal," kata Presiden.