Presiden tunggu pemrosesan Panglima TNI di DPR
7 Desember 2017 12:35 WIB
Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, diarak usai menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017). Dia diajukan Presiden Joko Widodo sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. (ANTARA FOTO/Latiko)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan masih menunggu proses terkait Panglima TNI baru di DPR benar-benar selesai dan ada surat resmi dari DPR.
"Saya menunggu proses yang ada di DPR. Ya, selesai di sana pun harus ada surat resmi yang harus kami terima," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan Panglima TNI baru akan dilantik.
"Kita menunggu selesai proses semuanya di DPR. Ditanyakan saja ke sana kok tanya ke saya," tegas Jokowi.
Sebelumnya Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta pendalaman visi-misi, kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.
"Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12).
Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.
Politikus PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut yaitu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan mampu menjaga serta merawat NKRI.
"Proses uji kelayakan yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pemeriksaan administrasi, pemaparan visi-misi, pendalaman visi-misi dan pengambilan keputusan," ujarnya.
Dia mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja.
Menurut dia, capaian positif tersebut diharapkan bisa dilanjutkan Marsekal Hadi dalam memimpin institusi TNI.
"Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan," katanya.
Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di Rapat Paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.
Dalam kesempatan itu Marsekal Hadi tidak memberikan banyak pernyataan namun ia mengaku senang proses uji kelayakan tersebut berjalan lancar.
Dia mengatakan sudah memberikan paparan visi-misi di hadapan seluruh anggota Komisi I DPR serta menyampaikan kebijakan strategis yang akan dijalankannya ke depan.
"Saya menunggu proses yang ada di DPR. Ya, selesai di sana pun harus ada surat resmi yang harus kami terima," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan Panglima TNI baru akan dilantik.
"Kita menunggu selesai proses semuanya di DPR. Ditanyakan saja ke sana kok tanya ke saya," tegas Jokowi.
Sebelumnya Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta pendalaman visi-misi, kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.
"Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12).
Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.
Politikus PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut yaitu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan mampu menjaga serta merawat NKRI.
"Proses uji kelayakan yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pemeriksaan administrasi, pemaparan visi-misi, pendalaman visi-misi dan pengambilan keputusan," ujarnya.
Dia mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja.
Menurut dia, capaian positif tersebut diharapkan bisa dilanjutkan Marsekal Hadi dalam memimpin institusi TNI.
"Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan," katanya.
Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di Rapat Paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.
Dalam kesempatan itu Marsekal Hadi tidak memberikan banyak pernyataan namun ia mengaku senang proses uji kelayakan tersebut berjalan lancar.
Dia mengatakan sudah memberikan paparan visi-misi di hadapan seluruh anggota Komisi I DPR serta menyampaikan kebijakan strategis yang akan dijalankannya ke depan.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
Tags: