"Kita memang tidak bisa kerja sendiri untuk mengembangkan kendaraan pedesaan. Makanya ada beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dan kami undang diskusi," kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta, Rabu, dalam
temu bisnis industri kecil menengah alat angkut bertema "Sinergi Pengembangan Kendaraan Pedesaan Antar Stakeholder".
Pengembangan kendaraan pedesaan antara lain melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Bappenas, Astra Modal Ventura, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan IKM Komponen Otomotif (PIKKO), Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) dan dinas yang membidangi industri di Klaten, Tegal dan Jawa Tengah juga terlibat dalam upaya itu.
"Pengembangan kendaraan pedesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen dan sinergi dari berbagai pihak," kata Gati.
Gati mengatakan pemerintah masih perlu menyusun payung hukum pengembangan kendaraan pedesaan, mempersiapkan pihak-pihak yang berperan dalam produksi kendaraan pedesaan, serta pemberian insentif untuk investor dan integratornya.
Selain itu, pemerintah juga akan memetakan kontribusi industri kecil menengah dalam pengembangan kendaraan pedesaan, sistem perawatan dan perbaikannya, serta penyediaan suku cadangnya.
Gati berharap pengembangan kendaraan pedesaan dapat membawa efek berganda bagi perkembangan industri otomotif dalam negeri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor industri otomotif dan alat mesin pertanian dalam negeri.