Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN," kata Presiden dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.

Presiden juga mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat lewat pertanggungjawaban penggunaan setiap rupiah uang rakyat untuk kepentingan rakyat sesuai aturan.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.

Ia menambahkan laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 mendapat Opini WTP dan itu merupakan hasil kerja keras seluruh pihak serta lembaga dalam mengelola uang rakyat dan mempertanggungjawabkannya.

"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," katanya.

Ia menekankan seluruh pihak tidak boleh begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 merupakan kali pertama laporan keuangan Pemerintah Pusat mendapat Opini WTP setelah 12 tahun.

Presiden berharap pencapaian itu memacu semua pihak supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya laporan keuangan pemerintah pusat terus mendapat opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.

"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," katanya.

Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah benar-benar memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.

"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, Perpres sedang disiapkan," katanya.

Dengan begitu kata dia, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas.

Kalau sistem itu berjalan, ia meyakini, semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN.

"Saya minta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Presiden juga menegaskan kepercayaannya kepada BPK untuk menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan.

"Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," kata Presiden.