Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait APBN 2018 akan dilakukan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya agar pelaksanaannya segera terlaksana.

"Penyerahan DIPA lebih cepat dibanding tahun lalu. Penyerahan DIPA dari Presiden langsung ke semua kementerian dan lembaga termasuk kepala daerah," ujar Askolani dalam diskusi APBN 2018 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan penyerahan DIPA yang lebih cepat itu maka perencanaan belanja negara dapat lebih optimal, sehingga diharapkan segera berdampak pada perekonomian nasional serta memberi manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah konsisten melakukan upaya ini, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi diantaranya menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik," katanya.

Pada 2018, lanjut Askolani, beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah yakni mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan, serta percepatan program pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan pokok Indonesia. Kalau infrastruktur dibangun, investasi akan masuk dan akan mengurangi pengangguran," paparnya.

Dalam postur RAPBN 2018 yang sudah disetujui parlemen, disepakati pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian disepakati Rp847,44 triliun dan belanja nonkementerian /lembaga Rp607,06 triliun.

Askolani menambahkan bahwa meski pendapatan dan belanja Pemerintah Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain, kinerja yang dihasilkan pemerintah lebih baik yang memiliki pendapatan dan belanja yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), pendapatan Indonesia sebesar 14 persen dari Produk Domestic Bruto (PDB) dan belanja 16,6 persen dari PDB. Pendapatan dan belanja Indonesia lebih rendah dibanding negara lain seperti Brazil.

"Kinerja kita jauh lebih baik dibanding negara lain, pertumbuhan ekonomi kita lima persen, sedangkan Brazil di bawah lima persen," kata Askolani.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan negara lain terhadap Indonesia juga lebih baik seiring dengan meningkatnya peringkat layak investasi (investment grade) yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional diantaranya Standard & Poor`s (S&P), Moody's Investors Service, dan Fitch Ratings.

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengharapkan DIPA yang diserahkan lebih cepat itu juga harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja mengingat 2018 merupakan tahun politik.

"Jangan sampai ada pemotongan anggaran yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi terjadi pada tahun politik," katanya.