Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dapat dilakukan paling lambat Desember 2017 untuk segera memilih pengganti Ketua Umum Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e.

"Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno `kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya `kan sulit," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Praperadilan yang dimaksud JK adalah jalur hukum yang diajukan Setya Novanto kepada pengadilan untuk meninjau proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikannya tersangka kasus korupsi KTP-El.

Menurut Wapres yang juga politisi senior Golkar tersebut, apapun hasil praperadilan yang sidang pertama akan dilakukan pada 30 November 2017 itu, nama Setya Novanto dan Golkar telah tercoreng kasus korupsi sehingga perlu segera dibersihkan.

"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," kata dia.

Oleh karena itu, Wapres berharap munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto.

JK berpendapat bahwa citra negatif masyarakat terhadap Golkar tercermin dari hasil survei yang menurun seperti hasil survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen setelah PDI Perjuangan dengan 23,4 persen dan Partai Gerindra dengan 13,6 persen.

"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata dia. ***2***

(T.A060)