Kendari (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan optimistis memenangkan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Sulawesi Tenggara pada pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Pernyataan itu diungkapkan Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani dalam pernyataannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Khusus PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi tenggara di Kendari, Senin.

Ditegaskan, sesuai hasil survei dari empat lembaga survei yang independen, PDI Perjuangan masih menempati posisi teratas dalam memenangkan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

Wiryanti Sukamdani juga mengatakan, untuk menjadi partai yang besar, partai yang berkuasa, tentunya tidak mudah, tetapi diperlukan kerja keras dari tingkat atas sampai kebawah yang ada di daerah.

"Meski kita sebagai partai pemenang pada Pilpres yang lalu, namun kita tidak boleh berdiam dan berbangga, namun harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan kembali sebagai partai yang saat ini berkuasa," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara, Hugua mengatakan, dengan ditandatanganinya rekomendasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan untuk tampil dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, maka sudah saatnya seluruh pengurus, kader dan simpatisan PDI Perjuangan di bumi anoa Sulawesi Tenggara memenangkan pertarungan kepala daerah.

Calon kepala daerah yang diusung partai demokrasi perjuangan pada pemilihan langsung 2018 mendatang, untuk calon gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan Asrun-Hugua, calon wali kota dan wakil wali kota Baubau pasangan AS Thamrin-La Ode Ahmad Munianse.

Kemudian calon bupati dan wakil bupati Konawe pasangan Litanto-Murni Tombili, sedangkan calon bupati dan wakil bupati Kolaka, yakni pasangan Ahmad Syafei-Jayadin.

Para kandidat kepala daerah itu dipastikan telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar ke kantor KPU pada saat tahapan pendaftaran, karena selain telah memenuhi syarat dari dukungan partai politik dengan cara berkoalisi, juga telah mengantongi rekomendasi dukungan dari pimpinan partai yang menjadi Kendaraan politiknya.

(T.A056/S023)