Tanjungpinang (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan sebanyak 34 pemerintah provinsi dan sekitar 500 pemerintah kabupaten dan kota mengajukan penambahan aparatur sipil negara (ASN).

"Hingga saat ini lebih kurang 500 kabupaten dan kota mengajukan untuk kebutuhan ASN, serta 34 provinsi dan termasuk kementerian, lembaga yang ikut mengajukan kebutuhan ASN," kata Menteri PAN-RB Asman Abnur di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menjelaskan sampai sekarang Kemenpan-RB belum memutuskan mengenai penerimaan ASN tersebut dan keputusan akan disampaikan setelah dilakukan analisis dari permohonan penambahan ASN masing-masing daerah.

Kemenpan-RB akan menganalis kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Penambahan ASN disebutnya harus memberi dampak positif pada pemerintahan dan masyarakat, jangan sampai malah menjadi beban negara.

"Yang jelas kami sesuaikan kebutuhan utamanya, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan itu utama," ujarnya.

Tahun ini, Kemenpan-RB membuka formasi untuk sekitar 37 ribu Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah mengutamakan penerimaan CASN di setiap kementerian dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

"Seperti misalnya hakim, imigrasi, Kementerian Keuangan, di-61 kementerian," ujarnya.

Asman mengemukakan seleksi penerimaan CASN dilaksanakan secara terbuka, penilaian berdasarkan nilai yang paling tinggi dan mengacu pada sistem ambang batas nilai.

"Jadi gak bisa main main lagi soal tes PNS," ujarnya.

Menurutnya, penerimaan CASN tidak bisa lagi berdasarkan rekomendasi pejabat, berdasarkan rekomendasi menteri, akan tetapi yang bisa membantu untuk kelulusan tes CASN ke depan berdasarkan kemampuan.

"Nah itu yang menjadi ukuran kami. Jadi ASN yang masuk itu nanti orang-orang pintar, orang-orang pilihan," ujarnya.

(T.N010/A043)