Jakarta (ANTARA News) - Langkah PDI Perjuangan memecat Bupati Trenggalek Emil Dardak dari keanggotaan partai merupakan langkah tepat, kata pengamat politik The Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo.

Ini karena langkah Emil memilih menerima lamaran partai lain maju sebagai calon wakil gubernur Jatim mendampingi Khofifah Indar Parawansa adalah salah satu bentuk indisipliner, kata Karyono Wibowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

"Sikap tegas PDI Perjuangan yang memecat Emil Dardak dari keanggotaan partai merupakan langkah yang tepat," ujarnya.

Karyono mengatakan, keputusan Emil memang merupakan hak seseorang namun dalam pespektif lain, sikap Emil mengambil posisi diametral berhadapan dengan PDI Perjuangan dalam Pilkada Jatim.

Sikap itu menurut dia bukan sekadar ambisi pribadi Emil, tetapi patut diduga merupakan skenario politik untuk memecah suara dan mengganggu PDI Perjuangan secara psikologis.

"Namun PDI Perjuangan tidak perlu khawatir karena Emil bukan faktor signifikan dalam menentukan kemenangan pada Pilkada Jatim. Upaya untuk memecah suara pemilih PDI Perjuangan juga tidak akan maksimal," ujarnya.

Menurut Karyono, PDI Perjuangan tidak perlu terlalu khawatir karena saat ini elektabilitas cagub Jatim yang diusungnya yaitu Saifullah Yusuf masih jauh di atas Khofifah.

Dia menjelaskan apabila dibandingkan antara Azwar Anas dengan Emil Dardak yang posisinya sama sebagai bupati, sosok Azwar Anas di Banyuwangi lebih berprestasi dalam memimpin daerah.

"Faktor prestasi dan bukti nyata memang merupakan instrumen penting yang menjadi pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan. Sementara Emil belum tuntas menyesaikan program-programnya sesuai janji kampanyenya," katanya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mengambil langkah tegas dengan memecat Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai kadernya, karena langkah Emil yang akan maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018 mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

"Ketika seorang maju dari partai lain dengan ambisi pribadi dan mungkin karena sebuah mimpi-mimpi mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi, partai mengambil sikap tegas, memberikan sanksi pemecatan," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/11).

Hasto mengatakan pemecatan berlaku setelah Emil mendapat dukungan dari partai politik lain untuk maju dalam Pilkada Jatim, dan tindakan Emil tersebut melanggar disiplin partai.

Namun dia mengatakan, PDI Perjuangan berpandangan maju pilkada menggunakan kendaraan politik apa pun merupakan hak politik seseorang.

Emil mengatakan sudah bertemu dan berbicara secara baik-baik dengan Hasto soal keinginannya maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Dia menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas pilihannya tersebut mendampingi Khofifah di Pilkada Jatim.

Sejauh ini Khofifah-Emil sudah mengantongi dukungan sejumlah partai antara lain Demokrat, Nasdem, PPP, Partai Golkar, dan Partai Hanura.

(T.I028/T007)