Jakarta (ANTARA News) - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus bisa menghasilkan keuntungan secara finansial sehingga berkontribusi pada penerimaan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujar Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama.

"KPH harus menjadi profit center yang menyejahterakan masyarakat," kata Putera di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, menurut dia, KPH harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga bisa mengoptimalkan potensi hasil hutan yang ada.

Putera menyatakan banyak potensi hasil hutan kayu dan non kayu yang bisa dimanfaatkan di areal KPH, namun pemanfaatannya dilakukan harus tetap menjaga kelestarian hutan.

"Sumber daya hutan harus kita manfaatkan secara cerdas dan bijak. Di sinilah peran penting keberadaan KPH yang juga merupakan bentuk kehadiran Negara di tingkat tapak," katanya.

Putera mengakui ada kelalaian di masa lalu sebab seharusnya KPH dibangun sebelum hutan mulai dimanfaatkan, untuk itu, pemerintah saat ini menggenjot pembangunan dan operasionalisasi KPH.

Kementerian LHK, tambahnya, memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana seperti mobil, motor dan bangun kantor, selain itu juga pembinaan untuk pembuatan Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH dan peningkatan kapasitas SDM KPH.

"Seperti dengan menggelar Forum Bisnis untuk KPH wilayah Provinsi Bangka Belitung, kemarin Jumat (24/11)," kata Putera.

Kementerian LHK menargetkan sampai tahun 2019 mendatang sebanyak 347 KPH Produksi telah beroperasi. Sampai saat ini, telah ada 149 KPH Produksi yang beroperasi di Indonesia.

Sebanyak 63 diantaranya telah mengembangkan usaha produktif berbasis masyarakat. Dari evaluasi yang dilakukan Kementerian LHK, keberadaan KPH Produksi berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pendapatan Kepala Keluarga (KK) yang menjadi mitra KPH produksi naik sebesar 70,48 persen pada 2016 dibandingkan 2015, sementara pada 2017 naik 192 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu Ketua Teknis Pengembangan Wira Usaha Kehutanan MFP3 Widya Wicaksana menyatakan, forum bisnis telah digelar di beberapa Provinsi seperti NTB, Sulawesi Tengah, dan Bangka Belitung.

Melalui forum bisnis ini, kata dia, pembeli potensial hasil hutan dipertemukan langsung dengan produsennya, dalam hal ini KPH dan masyarakat yang menjadi mitra.

"Khusus untuk Bangka Belitung, kami mendorong dua komoditas yaitu madu hutan dan kayu untuk industri kayu lapis," katanya.